Preman Dilibatkan Awasi Protokol Kesehatan di Pasar, Ketua MPR: Pertimbangkan Dampak Psikologis Masyarakat

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyarankan Polri mempertimbangkan dan menghitung secara cermat rencana pemberdayaan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan terhadap pengunjun pasar.

Politikus Golkar ini khawatir kebijakan ini akan menimbulkan dampak psikologis. Sebab, pemahaman publik bahwa hadirnya preman sangat meresahkan dan menganggu.

"Menyarankan agar Polri mempertimbangkan dan menghitung secara cermat dampak dan ekses yang akan muncul jika preman pasar dilibatkan, termasuk dampak psikologis bagi masyarakat secara luas khususnya pedagang di pasar, mengingat pemahaman publik selama ini bahwa hadirnya preman untuk beberapa kondisi sangat meresahkan dan mengganggu kamtibmas," kata Bambang dalam pernyataannya, Selasa, 14 September.

Lebih jauh, dia mendorong Polri menggandeng pimpinan PD Pasar Jaya, tokoh masyarakat dari berbagai kalangan, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh-tokoh organisasi masyarakat untuk mengawasi serta menyosialisasikan protokol kesehatan, guna mendongkrak kedisiplinan masyarakat mengingat peran tokoh-tokoh dinilai lebih efektif dan dibutuhkan di kalangan masyarakat.

Selain itu, Bambang juga mendorong Polri tetap objektif dan selalu terukur dalam setiap mengambil langkah dan kebijakan untuk melayani serta mengayomi masyarakat.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan, pihaknya bakal menggandeng preman atau orang yang disegani agar masyarakat mau menerapkan protokol kesehatan. Terurama di pasar-pasar tradisional yang belakangan kerap muncul kasus positif COVID-19.

"Kita juga berharap penegakan disiplin internal di klaster-klaster pasar. Di situ kan ada jeger-jeger nya. Kita harapkan menerapkan disiplin tapi tetap diarahkan oleh TNI Polri dengan cara-cara humanis," ujar Gatot kepada wartawan, Kamis, 10 September.