JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya taat pada konsitusi serta tidak ingin mengkhianati semangat reformasi yang memutuskan adanya pembatasan masa jabatan Presiden RI.
Hal itu dikatakan Hasto merespons soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang cetuskan sejumlah petinggi partai politik. Bagi PDIP, kata dia, prioritas praktik kekuasaan saat ini adalah bersama rakyat mengatasi berbagai dampak pandemi.
"Serta bagaimana pemerintah fokus mengatasi kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga kedelai yang berdampak pada industri rakyat, tahu-tempe, dan berbagai masalah penting lainnya daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu," ujar Hasto kepada wartawan, Minggu, 27 Februari.
Dia mengurai, berbagai persoalan terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok rakyat menunjukkan bagaimana kapitalisme masih bekerja kuat dalam perekonomian Indonesia. Meskipun Presiden Jokowi telah bekerja keras mendorong struktur ekonomi yang lebih berkeadilan.
Untuk itu, ditegaskan Hasto, urusan rakyat ini jauh lebih penting ditangani daripada menunda Pemilu. "Mengingat antara Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk menyelenggarakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024," kata Hasto.
BACA JUGA:
Seharusnya, menurut Hasto, kepercayaan terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian dari legacy Presiden Jokowi yang dikenal sangat kompeten.
"Dan bagi PDI Perjuangan seluruh legacy Presiden Jokowi tersebut kemudian menjadi dasar bagi Presiden dan Wapres hasil Pemilu 2024 dalam melanjutkan kemajuan bagi Indonesia Raya di seluruh aspek kehidupan," katanya.
Hasto menuturkan, PDIP ingin Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dapat mengukir berbagai legacy untuk Indonesia. Baik dalam pembangunan infrastruktur, kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan dan kepemimpinan di G20.
"PDI Perjuangan mendukung Pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin untuk bisa menghadapi situasi dan tantangan yang muncul karena pandemi COVID-19 ini dan membangkitkan serta memulihkan perekonomian nasional. Itulah yang seharusnya menjadi fokus bersama kita," tandasnya.