PKS Jadikan Sumatera Bagian Utara Salah Satu Lumbung Suara
Presiden PKS Ahmad Syaikhu (Foto: DOK ANTARA)

Bagikan:

PADANG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan Sumatera bagian utara yang terdiri atas Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau sebagai salah satu lumbung suara menjelang Pemilu 2024.

"PKS menargetkan perolehan suara 15 persen secara nasional, namun saya berharap provinsi yang ada di Sumatera bagian utara bisa berkontribusi lebih guna menyubsidi perolehan suara di daerah lain yang kurang dari 15 persen," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di Padang, dilansir Antara, Senin, 21 Februari.

Ia menyampaikan hal itu pada bimtek 3 Anggota DPRD PKS Sumatera bagian utara dengan tema Optimalisasi Peran DPRD Dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Menurutnya, Sumatera bagian utara merupakan daerah yang potensial bagi PKS, karena para kader yang ada tidak hanya menduduki kursi pimpinan DPRD, namun juga ada yang menjadi kepala daerah di provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Total anggota DPRD di sini ada 252 orang, ini luar biasa, ini berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang masih belum optimal mendapatkan kursi," katanya lagi.

Dia menyebutkan saat ini berdasarkan survei dari beberapa lembaga survei, elektabilitas PKS disebut berada pada angka 5 sampai 9 persen.

"Ini berbeda dengan lima tahun lalu yang berdasarkan hasil survei, elektabilitas PKS hanya tiga persen, dan mudah-mudahan ini bukan hasil akhir karena ada faktor pengali antara dua sampai tiga kali sehingga PKS bisa meraup 15 persen," katanya pula.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan kepada semua pejabat publik PKS baik anggota DPRD maupun eksekutif bisa menjalankan amanah sebaik mungkin.

"Bagi yang berada di DPRD mari berjuang merumuskan legislasi yang memberi manfaat banyak bagi masyarakat," ujarnya. Kemudian mengalokasikan anggaran yang berpihak kepada rakyat, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat.

"Dalam hal ini saya mengapresiasi Gubernur Sumbar Mahyeldi selaku kader PKS yang mengalokasikan anggaran sektor pertanian hingga 10 persen dari APBD," ujarnya.

Ia menilai politik anggaran seperti ini akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani.

Termasuk ia mengingatkan anggota DPRD fokus menjalankan fungsi pengawasan, punya inovasi tinggi, dan kreativitas yang terus meningkat.