MEDAN - Polda Sumatera Utara memeriksa 63 orang terkait kasus kerangkeng manusia yang diduga dijadikan tempat perbudakan modern milik Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.
"Tim sudah memeriksa kurang lebih 63 orang," kata Kapolda Sumut Irjen Panca Putra di Medan dikutip Antara, Rabu, 9 Februari.
Kapolda menyebutkan puluhan orang yang diperiksa tersebut terdiri atas orang yang pernah tinggal di tempat tersebut beserta pihak keluarga ataupun orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat tersebut.
"Yang pasti kasus ini masih akan terus kita kembangkan," ujarnya.
Kapolda Sumut menyebut ada tiga orang korban meninggal diduga dianiaya di kerangkeng. Namun, hingga kini pihaknya masih mendalami apakah masih ada korban lain.
"Kita terus mendalami selain tiga orang yang kita sudah dapat itu, masih ada enggak korban meninggal lainnya," ujarnya.
BACA JUGA:
Selain korban meninggal, kata dia, pihaknya menemukan korban yang mengalami penganiayaan di lokasi kerangkeng tersebut.
"Kurang lebih ada enam orang yang sudah kita dapatkan. Ini akan terus kita buka peluang kepada masyarakat untuk terus melapor dan berani memberikan kesaksian," ujarnya.