PNKN Sebut Ada yang Disembunyikan Pemerintah dalam Perumusan UU IKN

JAKARTA - Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) Marwan Batubara menjelaskan mengapa pihaknya mengajukan uji formil. Kata Marwan, pemerintah dan DPR dianggap melakukan konspirasi dalam perumusan UU IKN.

"Terjadi konspirasi jahat antara pemerintah dan DPR. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan hal-hal esensial dan strategis dari apa yang harusnya menjadi konten UU," ujar Marwan kepada wartawan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 2 Februari.

"Mereka sembunyikan dan mereka sebutkan itu nanti diatur dalam peraturan pelaksanaan, entah itu PP (Peraturan Pemerintah atau Perpres (Peraturan Presiden)," tambah Marwan.

Menurutnya, banyak hal-hal esensial dan strategis yang semestinya melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya, justru dimonopoli dalam peraturan pelaksana.

Ia menjelaskan dalam UU Ibu Kota Negara (IKN) pasal 44 disebutkan 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana. Artinya, UU IKN tidak secara rinci mengatur mengenai administrasi pemerintahan IKN dan UU IKN masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang IKN.

"Ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU IKN di atas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, karena sifatnya yang strategis," ujarnya.

Padahal, kata Marwan, mestinya rakyat dan DPR berhak untuk ikut menentukan proses pembuatan konten UU IKN yang strategis dan penting itu.

"Nah ini kita menganggap pemerintah dan DPR telah melakukan kejahatan yang sangat nyata, menyembunyikan hal esensial, penting, strategis untuk diatur dalam PP dan Perpes, tidak diatur dalam UU," katanya.

Terkait permohonan uji formil UU IKN, Marwan mengaku permohonan kali ini diajukan oleh 12 tokoh. Namun besar kemungkinan nama pemohon tersebut akan bertambah dalam proses perbaikannya.

"Yang kami sampaikan itu pemohonnya baru sekitar 12 orang, dalam rangka kita mempercepat proses. Tapi nanti dalam perbaikan itu kami yakin lebih dari 100 orang," katanya.