Wahai Politikus! Jangan ada lagi Politik Identitas

JAKARTA - Pakar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Ahmad Ali Nurdin mengatakan kearifan atau kebijaksanaan para politisi dibutuhkan untuk mencegah penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2024.

"Dalam momentum Pemilu 2024, cara mencegah agar politik identitas tidak dijadikan sebagai alat politisasi, saya kira kuncinya ada di politisi, yaitu bagaimana kearifan mereka supaya tidak menjadikan politik identitas sebagai alat untuk memukul lawan," kata Ahmad Ali Nurdin dikutip Antara, Rabu 25 Januari.

Ia mengemukakan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam webinar nasional bertajuk "Demokrasi dan Tantangan Politik Identitas" melalui Zoom Meeting.

Lebih lanjut, Ali Nurdin mengimbau para politisi yang mengikutsertakan diri dalam Pemilu 2024 tidak menggunakan politik identitas untuk menarasikan bahwa lawan politiknya memarginalkan atau memojokkan kelompok-kelompok tertentu.

Menurutnya, tindakan seperti itu akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia dan keberadaan masyarakat yang plural.

"Jangan sampai politik identitas ini dimainkan oleh para politisi demi kepentingan dan kemenangan yang hanya bersifat sesaat itu," ujarnya.

Di samping itu, Ali Nurdin yang juga merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini mengatakan peran rakyat Indonesia, terutama generasi milenial, dibutuhkan untuk mencegah penggunaan politik identitas di Pemilu 2024.

Ia memandang masyarakat, khususnya generasi milenial, perlu memahami politik dan berwawasan kebangsaan yang baik. Dengan demikian, mereka tidak akan mudah dipengaruhi narasi-narasi politik identitas yang berkemungkinan besar bisa memecah belah persatuan di Indonesia.

Saat menutup pemaparannya, Ali Nurdin menambahkan pemahaman tentang politik itu dapat diperoleh generasi milenial Tanah Air melalui pendidikan politik dari partai-partai politik.

"Perlu sekali kaum milenial melek politik dan itu dapat dilakukan oleh partai politik melalui penyediaan sarana pendidikan politik," pungkasnya.