JAKARTA - Seperti yang terjadi di negara lainnya, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan akibat penyebaran varian Omicron, baik yang menularkan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) maupun transmisi lokal.
Pada 15 Januari 2022, sudah ada 748 kasus Omicron yang ditemukan, di mana 569 kasus merupakan PPLN, 155 kasus transmisi lokal, dan 24 kasus masih diselidiki kondisi epidemiologinya. Lalu, ada 1.800 kasus yang merupakan probable Omicron.
Pemerintah sudah memprediksi puncak gelombang kasus Omicron di Tanah Air akan terjadi pada pertengahan bulan Februari hingga awal Maret nanti.
Tak mau krisis pandemi akibat lonjakan varian Delta kembali terulang, pemerintah memutuskan untuk mempersingkat penerapan perpanjangan asesmen level PPKM menjadi satu minggu sekali. Sebelumnya, PPKM diperpanjang dua miggu sekali.
Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas (tatas) mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu, 16 Januari.
“Pemerintah akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen dua minggu, semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Minggu, 16 Januari.
Luhut menjelaskan, saat ini kasus transmisi lokal Omicron dari tren kasus para pelaku perjalanan luar negeri. Kasus didominasi oleh wilayah Jawa dan Bali terutama Provinsi DKI Jakarta.
"Kenaikan kasus di Jawa Bali juga terlihat pada provinsi Jawa Barat dan Banten, hal tersebut didorong oleh wilayah mereka yang masuk dalam bagian aglomerasi Jabodetabek," ungkap Luhut.
Pemerintah juga memprediksi peningkatan kasus berpotensi naik lebih tinggi di Provinsi DKI Jakarta jika kita tidak hati-hati.
Sementara, untuk wilayah lain di Jawa Bali, kasus di Provinsi lain diluar Jakarta, Jawa Barat dan Banten relatif lebih terjaga, namun penyebaran kasus diprediksi juga akan menyebar lebih cepat karena tingginya mobilitas.
BACA JUGA:
Akselarasi vaksinasi hingga opsi pengetatan
Luhut menyebut pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk membendung terjadinya keparahan yang lebih dalam yang disebabkan varian Omicron.
Pemerintah, kata Luhut, akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, utamanya yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan lebih massif untuk menahan laju penyebaran kasus.
"Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik," katanya.
Selain itu, sambung Luhut, pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia terutama di provinsi, kabupaten, dan kota yang belum mencapai 70 persen.
Bila diperlukan, pengetatan mobilitas juga akan menjadi opsi lanjutan. Meski belum ada keputusan pengetatan seperti PPKM Darurat yang pernah dilakukan sebelumnya, Luhut mengimbau masyarakat sudah mulai mengurangi mobilitasnya.
"Tidak ada salahnya kita mulai membatasi dan menahan mobilitas keluar rumah serta aktivitas berkumpul yang tidak perlu," ujar dia.
Begitu pula dengan kegiatan perkantoran. Luhut menyarankan perusahaan kembali menerapkan work from home (WFH) jika opsi tersebut masih bisa menjaga tingkat produktivitas.
Selain itu, Luhut menyebut Jokowi juga meminta agar kita dapat seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri.
“Presiden juga meminta agar kita, seluruh masyarakat dapat membatasi diri untuk berpergian ke luar negeri, hanya kalau betul-betul perlu saja pergi ke luar negeri. Pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk tiga minggu ke depan ini,” pungkasnya.
