Usulan Duet Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024, Pengamat: Kerdilkan Potensi Anak Bangsa, Pasti Ditolak PDIP

JAKARTA - Dukungan Prabowo Subianto-Joko Widodo untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 kembali muncul. Dukungan itu kembali muncul dari Sekretariat Bersama (Sekber).

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan duet tersebut memang tidak dilarang oleh konstitusi. Sebagai cawapres, Jokowi dinilai oleh Sekber dapat menjaga kesinambungan pembangunan di Indonesia.

"Tapi alasan tersebut hanya upaya pembenaran untuk menduetkan Prabowo-Jokowi. Mereka mendorong duet ini sesungguhnya untuk menjaga dan mempertahankan pundi-pundi ekonomi yang sudah dinikmati," ujar Jamiluddin di Jakarta, Minggu, 16 Januari.

Di balik itu, lanjut Jamiluddin, tentu ada para oligarki yang berupaya memperbesar pundi-pundi ekonomi. "Para oligarki, ingin kerajaan bisnisnya semakin menggurita bila Jokowi tetap memimpin Indonesia bersama Prabowo," tegasnya.

Jamiluddin menilai, duet Prabowo-Jokowi juga seolah menafikan potensi anak bangsa lainnya. Padahal, kata dia, Jika mau objektif banyak anak bangsa yang kemampuannya lebih mumpuni daripada Prabowo dan Jokowi.

"Kalau partai politik serius menjaring anak bangsa, pasti ditemukan banyak sosok potensial yang mumpuni baik keahlian maupun kepemimpinannya. Mereka ini akan dapat memajukan Indonesia jauh melebihi yang dilakukan rezim saat ini," katanya.

"Jadi, upaya menduetkan Prabowo-Jokowi sama saja mengerdilkan potensi anak bangsa untuk memimpin negeri tercinta," sambung Jamiluddin.

Selain itu, menurutnya, upaya menduetkan Prabowo-Jokowi juga berpeluang mendapat penolakan dari PDIP. Pasalnya, Jokowi sebagai kader PDIP dinilai sudah cukup mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara selama dua periode.

Lagipula, kata Jamiluddin, PDIP meskipun belum resmi mendeklarasikan, namun sudah mempersiapkan Puan Maharani jauh-jauh hari. Bahkan sinyalemen kuat Puan akan dipasangkan dengan Prabowo sebagai konsekuensi masuknya Ketua Umum Gerindra ke kabinet Jokowi.

"Karena itu, Megawati Soekarnoputri akan berpeluang bereaksi keras bila duet tersebut terwujud. Mega akan lebih mendahulukan kepentingan partainya, khususnya kesinambungan trah Soekarno," jelasnya.

Oleh karena itu, tambah Jamiluddin, Sekber dan komunitas lainnya yang mendukung Jokowi tiga periode jangan sampai terperangkap kepentingan golongan tertentu.

"Para inisiator ini seyogyanya tidak terperangkap kepentingan sesaat hanya untuk mempertahankan dan memperluas kapital golongannya saja," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto telah merespons dukungan tersebut.

Menurutnya, perihal Pilpres 2024 masih sangat dinamis. Karenanya, kata Hasto, wacana-wacana yang demikian tidak perlu ditanggapi.

"Hal-hal sangat sangat dinamis, jadi tidak perlu tanggapan," ujar Hasto, Sabtu, 15 Januari.