PDIP: Presidential Threshold 20 Persen Itu Harusnya Malah Ditambah

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen justru harus ditambah agar efektivitas pemerintahan semakin baik.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi banyaknya gugatan terkait aturan presidential threshold yang belakangan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Presidential thresold 20 persn itu seharusnya malah ditambah, seharusnya malah memastikan bagaimana efektivitas pemerintah itu bisa berjalan dengan baik," kata Hasto saat menghadiri Festival Kuliner Pendamping Beras dalam rangka menyambut HUT Ke-49 PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Januari.

Hasto mengatakan ambang batas itu harus dipertahankan. Penyebabnya, berkaca dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meski ada PT 20 persen ternyata sulit mendapatkan dukungan dalam menjalankan pemerintahan.

Selain itu, dia mengandaikan presidential thresold sama seperti syarat masuk perguruan tinggi. Hasto bilang, hanya calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan seperti mencapai angka TOEFL tertentu yang bisa masuk.

Hal ini pun sama seperti pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, adanya ambang batas ini sama saja seperti menyaring calon pemimpin yang benar-benar matang.

"Anda bisa bayangkan jika semua orang menuntut dengan menghapuskan threshold itu, sehingga semua orang berhak ke universitas ternama. Bisa kita bayangkan bagaimana pengajaran di universitas. Apalagi ini suatu bangsa, suatu negara yang bertanggung jawab pada lebih 270 juta rakyat Indonesia," ungkap Hasto.

"Tidak bisa kita mengambil jalan pintas, meniadakan suatu hal yang secara nature itu sebenarnya diperlukan bagi kepentingan stabilitas dan efektivitas pemerintah itu," imbuhnya.

Hasto mengingatkan Pemilu merupakan manifestasi demokrasi yang tertinggi dengan wujud rakyat memberikan suaranya. Sedangkan presidential threshold, merupakan bentuk penjaringan awal menampilkan calon-calon pemimpin berkualitas.

"Jadi diperlukan regulasi-regulasi untuk memastikan pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu itu juga mampu menjalankan tugas-tugasnya secara efektif," pungkas Hasto.