Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana untuk memberikan pulsa gratis senilai Rp150 ribu untuk PNS. Tujuan dari tunjangan ini adalah untuk mendukung kinerja pegawai di masa pandemi COVID-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tunjangan pulsa ini diberikan dari anggaran belanja barang yang tak terpakai. Anggaran-anggaran tersebut yang nantinya akan dialihkan untuk tunjangan pulsa.

"Banyak kementerian/lembaga dan ASN banyak kegiatan work from home (WFH). Anggaran belanja barang banyak yang tak terpakai. Kami beri dukungan kalau mau direalokasi dalam bentuk tunjangan untuk pulsa. Ini yang disebut fleksibilitas," katanya, dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa, 25 Agustus.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan, tunjangan pulsa diberikan dalam rangka mendukung kinerja pegawai selama pandemi COVID-19. Sebab, pandemi mengaruskan pegawai bekerja dari rumah guna menghindar penularan virus.

"Saat ini sudah berjalan Rp150 ribu untuk digunakan pegawai. Ini akan direvisi kami usulkan ke Bu Menkeu jadi Rp200 ribu. Kalau disetujui akan ditetapkan pada Agustus. Kami sudah koordinasikan dengan Setjen," katanya.

Lalu bagaimana dengan pulsa gratis untuk para siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh? Tunjangan pulsa gratis untuk pelajar hingga mahasiswi sampai ini belum ada kejelasan. Dalam acara APBN KiTa juga tidak disinggung mengenai subsidi pendidikan tersebut.

Padahal sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan, tantangan yang dihadapi sektor pendidikan saat ini begitu besar. Pandemi COVID-19 membuat masyarakat harus membatasi aktivitas sosial, termasuk membatasi pembelajaran tatap muka bagi para pelajar hingga mahasiswa.

Namun, sistem pembelajaran daring ini nyatanya tidak bisa diakses atau dilakukan oleh semua pelajar dan mahasiswa. Keterbatasan ponsel sebagai pendukung hingga tidak dapat membeli pulsa untuk mengakses kelas online kerap dialami. Sri mengatakan, karena hal ini pemerintah menyiapkan donasi pendidikan.

"Maka dari itu kami sedang pecahkan bersama kementerian terkait bagaimana kami bisa membantu," katanya, dalam acara "Gotong Royong #JagaUMKMIndonesia: Stimulus Pemerintah Untuk Perkuat UMKM", Selasa, 11 Agustus.

Sri menjelaskan, bantuan pendidikan akan terus diutamakan bersamaan dengan fasilitas kesehatan di tengah pandemi COVID-19, terutama untuk keluarga miskin.

Di sisi lain, Sri mengungkap, kendala utama pemerintah setiap meluncurkan program adalah masalah data yang masih berantakan. Untuk itu, saat ini pemerintah sedang membereskan data yang bisa menerima manfaat tersebut agar betul-betul tepat sasaran.