Dana Bantuan Parpol di Kudus Naik Drastis Menjadi 96 Persen, Dulu Rp2.500 Sekarang Rp5.000 per Suara

KUDUS - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyetujui usulan kenaikan dana bantuan partai politik (Banpol) sebesar 96,08 persen. Dari sebelumnya sebesar Rp2.550 per suara menjadi Rp5.000 per suara.

"Nantinya, dalam pencairan dana banpol tersebut dilakukan dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp2.500 per suara, sedangkan tahap kedua sesuai tambahan yang disetujui sebesar Rp2.450 per suara," kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Harso Widodo di Kudus, Antara, Senin, 3 Januari.

Ia mengungkapkan pencairan secara bertahap tersebut, karena menunggu persetujuan dari Pemprov Jateng. Diharapkan setelah ada persetujuan, usulan kenaikan dana banpol tersebut bisa dicairkan.

Dana Banpol tahun 2022 sudah dianggarkan lewat APBD 2022 murni sebesar Rp2,36 miliar dan sudah disesuaikan dengan usulan kenaikan dari sebelumnya Rp2.550 per suara menjadi Rp5.000 per suara.

Dengan adanya tambahan alokasi banpol tersebut, diharapkan memberikan dukungan operasional internal parpol serta masing-masing parpol juga bisa meningkatkan peran memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Jumlah partai politik di Kabupaten Kudus yang mendapatkan kursi di DPRD Kudus, tercatat ada 10 parpol. Di antaranya Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan PKB.

Ketua DPC Partai Hanura Kudus Sutriyono mengapresiasi keputusan Pemkab Kudus yang bersedia menaikkan bantuan keuangan untuk parpol di Kudus.

"Tentunya, bagi kami sebagai parpol dengan sumber dana yang terbatas sangat terbantu karena kades partai yang duduk di kursi DPRD Kudus hanya dua orang," ujarnya.

Dengan adanya tambahan alokasi bantuan keuangan untuk parpol, dia berharap, bisa meningkatkan pendidikan politik untuk kader Partai Hanura secara menyeluruh dari sebelumnya hanya pengurus DPC dan PAC, nantinya bisa hingga tingkat ranting.

Sebelumnya, parpol di Kudus mengusulkan kenaikan banpol dengan berbagai alasan. Di antaranya, alasan karena kabupaten lain sudah mengalami kenaikan serta dengan banpol yang lebih besar, maka pendidikan politiknya bisa terlaksana secara menyeluruh ke semua desa.