Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pandemi COVID-19 memicu anomali yang mengganggu program pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia 2020-2021.

"Dua tahun berlalu di mana kita dalam keadaan tidak normal akibat COVID-19, sementara anggaran di kementerian dan lembaga juga kena imbas yang sangat berat yaitu adanya program ada 'refocusing' anggaran," katanya saat membuka acara Taklimat Bidang PMK "#SDM Unggul, Indonesia Maju" yang diikuti dari YouTube Kemenko PMK di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 29 Desember.

Kemenko PMK yang membawahi tujuh kementerian/lembaga telah menyusun alur kerja "human development cycle" atau siklus pembangunan manusia Indonesia dalam rangka membangun SDM.

Alur tersebut dimulai dari tahap prenatal yang berkaitan dengan penyelesaian masalah kekerdilan, anak usia dini, usia pendidikan dasar, usia SMP dan sederajat, usia SMA dan sederajat sebagai tahap untuk mempersiapkan masuk menjadi SDM produktif, usia produktif tetapi menunda karena masuk perguruan tinggi, usia kerja antara 17-65 tahun hingga lansia.

"Semua siklus ini diintervensi oleh negara dalam upaya membangun sumber daya manusia Indonesia mengacu pada target dari visi Presiden sampai 2024 pada siklus pembangunan manusia dan kebudayaan Indonesia," katanya.

Namun, kata dia, dalam dua tahun terakhir bangsa Indonesia berada dalam suasana anomali yang berdampak pada program pembangunan SDM.

"Sesuai dengan karakter anomali itu pasti kacau, dimulai dari COVID-19, kemudian berdampak kepada ancaman terhadap jaring pengaman sosial dan ekonomi mengalami hibernasi. Karena itu pemerintah mengambil kebijakan 'refocusing', semuanya anggaran diarahkan kepada penanganan COVID-19," katanya.

Akibatnya, kata Muhadjir, program kerja yang ada di kementerian dan lembaga, termasuk di bawah koordinasi Kemenko PMK, juga mengalami anomali.

Agenda Taklimat Bidang PMK "#SDM Unggul, Indonesia Maju" merupakan upaya refleksi perjalanan kerja Kemenko PMK bersama tujuh kementerian/lembaga di bawahnya dalam kurun setahun terakhir.

"Kita ingin melakukan refleksi bagaimana kendala-kendala yang telah dihadapi kementerian dan lembaga ketika menghadapi perubahan penyesuaian anggaran serta capaiannya tidak seperti yang diharapkan seandainya anggarannya diberikan secara normal," ujarnya.

Selain itu, agenda tersebut menjadi momentum bagi Kemenko PMK menyiapkan program kerja yang akan dijalankan pada 2022.

Jajaran pejabat yang hadir secara langsung di Kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat, di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto.

Selain itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.