Setelah Kementerian Urusan Perempuan, Taliban Tutup Dua Kementerian dan Komisi yang Tidak Diperlukan
Ilustrasi pertemuan pejabat Pemerintah Afghanistan bentukan Taliban. (Twitter/@Ahmadmuttaqi01)

Bagikan:

JAKARTA - Otoritas Taliban membubarkan dua komisi pemilihan Afghanistan serta kementerian negara untuk urusan perdamaian dan parlemen, kata seorang pejabat Minggu.

Bilal Karimi, wakil juru bicara pemerintah Afghanistan yang dikelola Taliban mengatakan, Komisi Pemilihan Independen dan Komisi Pengaduan Pemilihan telah dibubarkan.

Lebih jauh Karimi menerangkan, selain kedua komisi tersebut, Taliban juga memutuskan untuk membubarkan, Kementerian Perdamaian dan Kementerian Urusan Parlemen.

"Mereka lembaga yang tidak diperlukan untuk situasi saat ini di Afghanistan. Jika ada kebutuhan untuk komisi di masa depan, Pemerintah Taliban dapat menghidupkannya kembali," ujarnya dikutip dari Euronews 27 Desember.

Kedua komisi pemilihan diberi mandat untuk menyelenggarakan dan mengawasi semua jenis pemilihan di negara ini, termasuk pemilihan presiden, parlemen dan dewan provinsi.

Sebelumnya, Taliban telah menutup Kementerian Urusan Perempuan. Sementara, Komunitas internasional sedang menunggu sebelum memperluas pengakuan formal kepada penguasa baru Afghanistan.

Mereka khawatir bahwa Taliban dapat memberlakukan rezim yang sama kerasnya seperti ketika mereka berkuasa 20 tahun lalu—meskipun mereka menjamin sebaliknya.

Sementara, kabinet pemerintahan saat ini tidak memiliki perempuan. Dalam pemerintahan mereka sebelumnya di Afghanistan, dari tahun 1996 hingga 2001, Taliban telah melarang anak perempuan dan perempuan dari sekolah, pekerjaan dan kehidupan publik.