Ketua KPK Firli Bahuri: Sulit Wujudkan Indonesia Maju Kalau Korupsi Masih Ada

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, membuka agenda Launching Hasil Survei Penilaian Integritas 2021"Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia", Kamis, 23 Desember.

Firli mengatakan, Indonesia cerdas, sejahtera dan maju, Indonesia yang membanggakan, akan sulit diwujudkan jikalau korupsi masih ada.

"Kami ingin mengingatkan tujuan negara sebagaimana kita sepakati sulit rasanya kita wujudkan, jikalau korupsi masih saja membelit kita semua," ujar Firli dalam sambutannya yang dipantau secara virtual, Kamis, 23 Desember.

Lebih lanjut, Firli mengatakan, di dalam rencana strategis KPK merumuskan visi bersama masyarakat menurunkan korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Setidaknya, kata dia, ada empat gagasan yang harus diwujudkan.

Pertama, KPK ingin melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan masyarakat. Output yang ingin dicapai adalah meningkatnya integritas para penyelenggara negara dan meningkatnya integritas seluruh anak bangsa.

"Kedua, kita pun membuat upaya pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Dengan sistem yang baik maka tidak akan terjadi peluang korupsi," katanya.

Ketiga, tentu KPK juga melakukan penindakan untuk pemberantasan korupsi. Sehingga orang tidak ingin dan takut melakukan korupsi.

"Kita sungguh mengalami perjalanan panjang dari perjuangan bangsa kita untuk mewujudkan tujuan negara. Tapi kita tidak pernah putus asa bahwa suatu saat Indonesia akan mewujudkan tujuannya, dan indonesia bebas dari korupsi," terang Firli.

Firli menjelaskan, bahwa amandemen UUD 1945 mengantarkan Indonesia dari jaman tertutup kearah keterbukaan. Di era demokrasi, kata dia, tentu ruhnya adalah keterbukaan dan transparansi.

"Dengan transparansi semuanya menjadi terang. Ibarat sebuah rumah, kita buka jendela dan pintu masuk cahaya sehingga tidak ada tempat bagi para koruptor di Indonesia karena semuanya sudah terbuka," jelasnya.

Karenanya, sambung Firli, KPK punya mimpi untuk Indonesia bebas dari lilitan korupsi. "Berbagai upaya telah dilakukan KPK bersama kementerian lembaga. Kita sebut pendidikan masyarakat, outputnya tidak ingin melakukan korupsi," tuturnya.

Firli menambahkan, survei penilaian integritas dilakukan di 98 kementerian lembaga, 34 provinsi 508 kabupaten kota. Dengan responden 255.010 yang terdiri dari 154.439 responden internal, 62.924 responden eksternal, 7.647 responden eksper.

"Saya kira ini survei terbesar yang kita lakukan," katanya.