Bagikan:

JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah memeriksa kembali lokasi banjir di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Selain untuk membantu masyarakat terdampak, pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan bahwa lokasi tersebut aman untuk dijadikan sentra pemindahan ibu kota. Dengan begitu, kata dia, silang pendapat di medsos hari ini bisa dihindari.

"Ada banyak daerah yang kena banjir saat ini. Semua itu harus diperhatikan dan mendapat bantuan. Namun, banjir di Penajam Paser Utara ini sedikit mendapat sorotan karena dikaitkan dengan rencana pemindahan ibu kota," ujar Saleh kepada wartawan, Senin, 20 Desember. 

Anggota Komisi IX DPR itu meyakini, pemerintah telah melakukan studi yang mendalam di daerah tersebut. Karenanya, menurut Saleh, tidak ada salahnya jika dilakukan studi tambahan untuk mengetahui berbagai kemungkinan lain di luar hasil studi sebelumnya. 

Dikatakannya, masih cukup waktu untuk mengelola lokasi tersebut sehingga benar-benar visible dan sesuai kriteria untuk dijadikan Ibu Kota Negara (IKN). 

"Kalaupun pemerintah serius mau memindahkan IKN, masih cukup waktu untuk mengelola lingkungan yang ada di sana. Membangun IKN, kan tidak bisa sehari dua hari. Butuh waktu 2 atau 3 tahun, bahkan lebih," kata Saleh. 

Saleh meminta masyarakat untuk tidak langsung memvonis persoalan pemindahan ibu kota ke Kaltim.

"Silahkan ditunggu hasil studi dan kajian pemerintah. Pemerintah tentu berkepentingan untuk mengumumkannya kepada publik secara luas," tandas Saleh. 

Diketahui, tiga desa di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim), sempat terendam banjir. Banjir akibat hujan intensitas tinggi disertai pasang air laut yang membuat air sungai meluap.

"Merujuk pada laporan Pusdalops BNPB Minggu, 19 Desember, banjir kali ini berdampak pada 101 kepala keluarga dan 101 rumah serta 1 musala terendam banjir," kata Plt Kapusdatinkom Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin, 20 Desember. 

Tiga desa yang dilanda banjir ialah Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Sepaku. Dia mengatakan BPBD PPU bersama TNI-Polri, Dinas PUPR, Dinas Sosial, PMI, masyarakat, dan OPD turun ke lokasi untuk mengevakuasi, memantau, dan mendata dampak banjir.