MEDAN - Massa dari Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbang Hasundutan (Humbahas) berunjuk rasa di depan sekretariat DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Jalan Djamin Ginting, Medan.
Mereka menyoroti pengadaan mobil dinas baru Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor senilai Rp1,9 miliar di masa pandemi COVID-19.
Dalam aksinya AMS mendesak DPD PDIP Sumut mencopot Dosmar Banjarnahor sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Kami datang dari Humbahas ke sini meminta agar DPD PDIP agar dicopot sebagai kader dan ketua DPC PDIP Humbang Hasundutan," kata kordinator aksi, Richard Siburian, Kamis, 16 Desember.
Menurut mereka selama 2 periode memimpin Humbang Hasundutan Dosmar tak banyak berbuat untuk masyarakat.
Selain itu AMS mengatakan Dosmar telah berbohong kepada masyarakatnya dan lebih mementingkan keperluan pribadi.
Hal itu berkaitan dengan pengadaan mobil dinas baru bupati senilai Rp1,9 milliar di tengah ekonomi masyarakat yang memburuk akibat pandemi COVID-19.
"Terjadi pembohong publik terhadap masyarakat mengenai pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati senilai Rp1,9 milliar. Di mana DPRD telah mengesahkan penganggaran itu. Dana sebesar itu digunakan untuk pribadi padahal masyarakat sedang kesulitan ekonomi," sambung Richard.
BACA JUGA:
Sebelumnya, pengadaan mobil itu sempat ditolak oleh Dosmar. Namun faktanya hal itu tak benar benar terjadi.
"Namun ternyata dia tidak benar benar menolak dan telah berbohong kepada masyarakat. Dari pernyataan sekretaris daerah kita dapat kalau pengadaan mobil itu tidak dibatalkan. Jadi kami minta agar Dosmar dicopot karena telah berbohong," bebernya.
Aksi massa tidak disambut para pengurus DPD PDIP Sumut karena sedang berada di luar kota.
Massa diminta membuat persyaratan administrasi untuk melakukan audiensi dengan para pengurus PDIP Sumut membicarakan persoalan tersebut.