Hadiah Kemerdekaan, Bantuan Rp2,4 Juta untuk UMKM Cair Pada 17 Agustus

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bantuan produktif senilai Rp2,4 juta kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang belum memiliki akses ke perbankan akan cair pada bulan ini.

"Mungkin sesudah, atau pada saat 17 Agustus nanti oleh bapak presiden atau menterinya yang memang ini programnya sudah diumumkan," katanya, dalam acara "Gotong Royong #JagaUMKMIndonesia: Stimulus Pemerintah Untuk Perkuat UMKM", Selasa, 11 Agustus.

Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah perkara data. Kendala pendataan pelaku usaha yang saat ini sedang dibersihkan.

Lebih lanjut, Sri mengatakan, jika menggunakan data non-perbankan, maka yang ada adalah data seperti Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Mekar sebanyak 2-4 juta pelaku usaha. Namun data di koperasi ada yang hanya 1,5 juta pelaku usaha.

"Tantangannya masalah data. Data yang ada yang sekarang sedang di-clean-kan," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, masalah pendataan ini terjadi karena tidak ada pembaharuan data dari pemerintah khususnya dari pemerintah daerah (pemda). Kendala yang dialami pemerintah dalam penyaluran bantuan tersebut adalah data yang tidak mutakhir. Ia menyebut, adanya deviasi antara data yag dimiliki Kementerian Sosial dan realita di masyarakat.

"Waktu ditelisik ternyata data tersebut belum dimutakhirkan sejak 2015, karena pemutakhiran data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Sementara, pemerintah daerah tidak semuanya melakukan pemutakhiran, sampai akhirnya terjadi COVID-19 di 2020 dan membutuhkan data yang lebih baru," katanya.

Bendahara negara ini mengatakan, anggaran besar pemerintah untuk insentif akan berujung pada ketidakadilan jika permasalahan data ini tidak kunjung selesai.

"Kan terjadi kalau datanya belum clean ada pihak yang bisa mendapat 1-2 bantuan pemerintah ada yang belum sama sekali mendapatkan. Ini yang kemudian akan menimbulkan dimensi ketidakadilan yang biasanya menimbulkan reaksi di masyarakat," ujarnya.

Pembenahan data ini perlu setransparan mungkin karena akan ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berpacu dengan kecepatan dan ketepatan terhadap masalah pendataan ini.

"Kami selalu mencoba supaya nanti tidak terjadi persoalan dari sisi akuntabilitas," katanya.

Sekadar informasi, pemberian insentif atau bansos ini diberikan untuk menghidupkan perekonomian, termasuk UMKM yang sangat terdampak sekaligus masuk dalam rencana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bantuan ini akan diberikan kepada 12 juta UMKM.