Varian Omicron Menghantui, Puan Maharani Minta Pengawasan Ekstra Ketat

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan baru aturan karantina di Indonesia yang baru ditetapkan sebagai antisipasi masuknya virus COVID-19 varian baru, varian omicron. Pengawasan ekstra ketat perlu dilakukan sebagai langkah mitigasi penyebaran varian Omicron ke dalam negeri.

“Perketat pengawasan aturan karantina pelaku perjalanan dari luar negeri, mengingat case Omicron sudah terjadi di sejumlah negara di luar Afrika. Pengetatan karantina juga perlu dilakukan untuk semua suspect sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan masuknya varian baru Corona di Indonesia,” kata Puan, Senin  29 November. 

Varian B.1.1529 Omicron pertama kali ditemukan di Botswana, Afrika Selatan, namun kini  sejumlah negara  Afrika dan Hong Kong mulai melaporkan temuan kasus varian ini. Puan pun mendukung kebijakan pemerintah yang menutup pintu sementara bagi WNA yang mempunyai riwayat perjalanan dari negara-negara tersebut, dan menambah durasi karantina bagi WNA dari luar negara tersebut dan juga WNI yang ingin kembali ke Tanah Air.

“Aturan karantina tidak boleh hanya baik di atas kertas, tapi harus sampai ke pelaksanaannya. Oleh karenanya, pengawasan ekstra sangat diperlukan untuk menghindari imported case. Kita tidak ingin kondisi Indonesia yang sudah membaik, kembali memburuk akibat kurangnya mitigasi,” jelas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini juga memberikan apresiasi kepada pemerintah yang melarang sementara perjalanan dari sejumlah negara di Afrika. Puan menyebut, langkah ini sebagai antisipasi masuknya varian baru Corona yang cukup membuat masyarakat khawatir itu.

“Respons cepat pemerintah dari berbagai elemen masyarakat harus diimbangi dengan pengawasan ketat di berbagai pintu-pintu masuk ke Indonesia. Baik perbatasan darat, pelabuhan laut, dan bandara,” tegas Puan Maharani.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menjadikan varian omicron sebagai varian of concern (VoC) yang artinya masuk dalam kategori COVID-19 paling meresahkan. Puan mengingatkan Indonesia harus terus berkoordinasi dan bersinergi dengan stakeholder internasional, termasuk WHO, guna meningkatkan pemahaman mengenai Omicron, khususnya soal bagaimana pengendaliannya.

“Meski Omicron belum diketahui apakah lebih berbahaya dari varian Delta, tapi Indonesia sudah harus siap siaga. Pemantauan risiko varian ini memang sudah seharusnya dilakukan,” ucap mantan Menko PMK itu. “Indonesia saat ini sudah lebih baik, jangan sampai kebobolan lagi seperti pertengahan tahun lalu. Rumah sakit penuh, obat pun sulit, pasokan oksigen kurang, dan banyak korban meninggal. Kasihan tenaga kesehatan yang sudah kelelahan,” sambung Puan.

Virus COVID-19 varian Omicron disebut memiliki tingkat tranmisi (penularan) yang lebih cepat, kemudian memperanguhi tingkat keparahan, dan punya kemampuan mengelabui daya tahan tubuh atau imun sehingga tidak terdeteksi. Meski begitu, Puan meminta masyarakat untuk tidak panik. “Yang paling penting selalu terapkan protokol kesehatan. Tidak perlu takut selama kita tidak kendor prokes. Dan untuk warga yang belum divaksin, sesegera mungkin lakukan vaksinasi agar tidak mudah terpapar virus,” imbaunya.

Vaksinasi diketahui bisa menjadi salah satu jawaban dalam menghadapi Corona jenis baru itu. Oleh karenanya, percepatan program vaksinasi di Indonesia mutlak dilakukan.

Puan juga menekankan pentingnya pemerataan vaksin COVID-19 secara global, seperti yang telah ia sampaikan dalam sejumlah forum internasional. Apalagi kemunculan varian Omicron disebut karena kurangnya vaksinasi di Afrika sehingga akhirnya muncul mutasi virus Corona.

“Pemerataan vaksin harus menjadi perhatian dunia karena varian omicron yang masuk dalam varian of concern ini bisa jadi merupakan dampak dari kurang meratanya vaksinasi secara global,” tutur Puan Maharani.

Sebelumnya saat berbicara dalam forum IPU ke-143 pada Sabtu 27 November, Puan mengingatkan betapa pentingnya upaya pemerataan vaksinasi COVID-19. Hal ini dinilai perlu menjadi agenda internasional. “Kita harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin untuk semua orang dan di mana saja,” ungkap Puan Maharani.