Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja perdananya dengan Komisi I DPR. Prabowo memaparkan visi dan misi kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju selama lima tahun ke depan.

Selepas memaparkan visi dan misi, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Effendi Simbolon meminta Prabowo memaparkan anggaran Kemenhan. Sebab, dalam paparan sekitar 25 menit, Prabowo sama sekali tidak menyinggung komponen tersebut.

"Saya ingin meminta sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi saudara Menhan tadi tidak menyinggung, hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Jadi dukungan anggarannya seperti apa, karena di sini ada. Tolong disampaikan," ucap Effendi di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 11 November.

Menanggapi permintaan Fraksi PDIP, Prabowo mengaku heran. Sebab, hal itu dilandasi penilaian dan kesepakatan serta pengalaman menteri pertahanan sebelum-sebelumnya yang selalu membahas anggaran secara tertutup.

"Jadi, saya sebetulnya, saya mengira bahwa seluruhnya ini tertutup. Sebagaimana menhan-menhan yang dulu. Maksudnya apa? maksudnya kan kita sudah tahu anggarannya Rp131 sekian-sekian. Komponennya kita sudah tahu, tapi kalau memang dibutuhkan [merinci] saya siap," kata Prabowo di ruang rapat komisi I.

Perdebatan antara Effendi dengan Prabowo terus berlanjut. Di mana anggota Fraksi PDIP itu terus mempertanyakan maksud Prabowo untuk meminta rapat kerja (raker) tertutup untuk membahas anggaran Kementerian Pertahanan. Sebab diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp127,4 triliun di APBN 2020.

"Kalau kita mau bicara soal anggaran yang penting bahwa pemerintah itu bertanggung jawab. Yang penting adalah kita diawasi, yang penting adalah bahwa lembaga legislatif, saudara-saudara yang mewakili kekuatan rakyat, yang mewakili rakyat, kedaulatan rakyat, saudara yang perlu untuk benar-benar menguasai," papar Prabowo.

Suara Prabowo pun semakin meninggi saat mengatakan, jika anggaran keseluruhan yang dibutuhkan kementeriannya dipaparkan secara tertutup dirinya akan sangat terbuka. Namun, jika rapat tetap terbuka dirinya tidak akan menjelaskannya.

"Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka saya tidak akan lakukan. Saya bertanggungjawab terhadap Presiden RI, tapi bersedia kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf saya tidak akan mau berbicara terlalu terbuka (secara umum)," jawabnya tegas.

Selaku pimpinan rapat, Meutya Hafid mencoba untuk menengahi perdebatan anggota komisinya dengan Menhan Prabowo. Dirinya memberikan kesempatan untuk menjelaskan kembali soal anggaran Kementerian Pertahanan dalam pertemuan selanjutnya.

"Pak Menhan tolong sampaikan yang dirasa perlu, tetapi yang menyangkut rahasia negara tolong untuk tidak dijelaskan," ucap Meutya.