Bagikan:

JAKARTA - Polri terus membenahi sistem perekrutan yang membuka peluang lebih besar bagi wanita menjadi polisi wanita (polwan). Termasuk menempati jabatan strategis di Korps Bhayangkara. 

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, terbukanya kesempatan besar ini sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang akan terus memperjuangkan kesetaraan gender dan karier polwan. 

"Akan terbuka peluang bagi polwan untuk dapat menduduki jabatan yang tinggi," kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta dilansir dari Antara, Senin, 15 November.

Polri sudah memiliki peta jalan dalam perekrutan anggota dengan meningkatkan peluang wanita menjadi anggota kepolisian. Menurut Dedi, polwan pun memiliki kesempatan untuk berkarir sama besarnya dengan polisi laki-laki.

Selama ini, ujar Dedi, sistem pembinaan karier (binkar) bagi polwan di Polri sudah berjalan. Sejumlah posisi penting di organisasi pun dijabat oleh wanita.

"Sistem binkar untuk polwan juga sudah mendapat porsi yang sama dengan polki. Ada yang menjabat kapolsek, kasat, kabag, kapolres, dan wakapolda," kata Dedi. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat membuka Konferensi ke-58 Polwan Sedunia (IAWP) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu menyatakan Polri telah memberikan ruang kepada para polwan untuk mendapatkan hak kesetaraan gender.

Pemberian ruang tersebut, menurut Sigit, karena sosok polwan memiliki peran dan kontribusi yang luar biasa bagi organisasi Polri khususnya dalam mendukung reformasi kultural menjadi polisi yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.

"Polwan memiliki kepekaan gender yang lebih baik dalam meningkatkan respons terhadap kejahatan berbasis seksual dan gender, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, membangun kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan legitimasi lembaga-lembaga penegak hukum," ujar mantan Kapolda Banten ini.

Menyadari peran strategis wanita di kepolisian, Sigit menegaskan bahwa saat ini Polri telah berkomitmen untuk menciptakan institusi kepolisian yang inklusif bagi semua golongan termasuk perempuan.

Dalam hal ini, perubahan kultur berbasis gender di internal kepolisian akan memiliki dampak terhadap sistem penegakan hukum pada umumnya.

Sigit memastikan, Polri telah seiring dengan kebijakan Pemerintah soal pengarusutamaan gender. Dalam menerapkan kebijakan itu, Korps Bhayangkara dewasa ini telah melakukan implementasi nyata yang berorientasi gender.

Implementasi nyata terhadap masyarakat, seperti kantor kepolisian di Indonesia telah menyediakan ruang laktasi dan ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan dan anak serta dilengkapi dengan fasilitas yang ramah disabilitas.

Khusus di internal Polri, polwan saat ini telah diberikan kesempatan yang sama dalam hal rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan jabatan yang setara dengan polisi laki-laki.

Ia juga mengatakan saat ini, Polwan Indonesia telah menduduki jabatan operasional yang strategis di kepolisian dan jabatan yang "high risk" seperti pada misi perdamaian dunia, Densus 88 Antiteror, dan pasukan Brigade Mobile.

Sementara itu, dalam acara yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satu narasumber Konferensi Polwan Sedunia, menyoroti jumlah polwan masih sangat minim dibandingkan polisi laki-laki, yakni baru lima persen.

Selain itu, Sri Mulyani menyoroti jumlah wanita yang masih sedikit menduduki posisi pimpinan di kepolisian, dan berharap kesetaraan gender di kepolisian dapat ditingkatkan.

Hal senada juga diutarakan Anggota Kompolnas Poengky Indarti, yang juga jadi salah satu narasumber Konferensi Polwan Sedunia.

"Saya mendorong perlunya semakin banyak rekrutmen polwan, mengingat polwan hanya sekitar 5,8 persen dari total jumlah anggota Polri," ujar Poengky.