Bagikan:

JAKARTA - Wali Kota Medan Bobby Nasution menjelaskan, selama 24 hari menerapkan e-Parking (mesin parkir elektronik) pada 22 titik, pendapatan asli daerah (PAD) naik mencapai 150 persen.

"Ada peningkatan pendapatan Rp200 juta lebih atau mengalami kenaikan sekitar 150 persen dari 22 titik lokasi parkir elektronik," ujar Bobby, di Medan, Jumat 12 November kemarin seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, kata dia lagi, jika dibandingkan hari yang sama dari penerapan e-Parking pada 22 titik di 18 ruas jalan dengan delapan kawasan, cuma diperoleh PAD sekitar Rp80 juta.

Bobby mengaku, penerapan e-Parking ini juga untuk memberikan pelayanan maksimal dan kenyamanan kepada pengguna jasa parkir bahu jalan.

"Tarif parkir elektronik di bahu jalan ini bersifat 'flat', tidak tergantung waktu. Metode pembayarannya bisa menggunakan QRIS atau uang elektronik," ujar dia.

Wali Kota mengatakan, pembayaran parkir elektronik ini dilakukan di awal, yakni ketika pengemudi masih berada di kendaraan dan juru parkir menawarkan pembayaran.

Cuma dalam waktu beberapa detik, maka struk pembayaran parkir akan keluar dari peralatan yang dibawa oleh seorang juru parkir setempat.

Ia menyebut bahwa warga sebagai pengguna parkir bahu jalan lebih senang menggunakan e-Parking, karena tarif parkir lebih jelas, dan tidak sesuka hati juru parkir.

"Lebih gampang. Awalnya kurang yakin, tapi setelah dijalani ternyata lebih bagus. Sekarang kami sudah punya gaji bulanan dari perusahaan bagi juru parkir," kata Wali Kota Bobby.

Juru Parkir Sempat Demo

Sebelum diluncurkan, program ini mendapat penolakan keras dari juru parkir. Mereka berunjuk rasa di Balai Kota Medan, 14 Oktober lalu. Mereka menolak kebijakan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menetapkan 22 lokasi parkir menjadi kawasan e-parking.

Koordinator Aksi, Dedi Harvi Syahril mengatakan, kebijakan Wali Kota Bobby Nasution justru mematikan penghasilan para jukir yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut. Demonstran meminta Bobby Nasution membuat kebijakan deengan mensejahterahkan masyarakat bukan malah merugikan.

"Kalau tak sanggup menjadi wali kota, mundur. Nggak perlu dia, masyarakat milih dia karena rasa, bukan karena kemampuan," kata Dedi.

Demo juru parkir di Balai Kota Medan (Satria H/VOI)