JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra mengaku belum mendengar wacana reshuffle kabinet yang belakangan santer dihembuskan pasca terpilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Isunya, Marsekal Hadi Tjahjanto bakal menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju setelah resmi pensiun pada akhir November ini.
BACA JUGA:
Ketua Fraksi Gerindra DPR itu menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden sebagai pemegang mandat rakyat dan kepala pemerintahan. Presiden, kata Muzani, berhak menetapkan dan mengganti siapa pembantunya.
"Itu saja, saya menyerahkan sepenuhnya, Gerindra memandang itu adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya," kata Muzani.
Menyinggung soal dorongan terhadap Marsekal Hadi menjadi menteri Jokowi, Muzani menilai hal itu adalah kewenangan presiden.