Bagikan:

JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra mengaku belum mendengar wacana reshuffle kabinet yang belakangan santer dihembuskan pasca terpilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Isunya, Marsekal Hadi Tjahjanto bakal menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju setelah resmi pensiun pada akhir November ini. 

"Saya terus terang soal reshuffle belum dengar, cuman dengar dari kabar-kabar angin dari wartawan. Saya belum dengar proses reshuffle ini apa bener apa nggak kalau pun benar kapan dan siapa saja saya tidak dengar," ujar Muzani di Gedung DPR, Senin, 8 November. 

 

Ketua Fraksi Gerindra DPR itu menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden sebagai pemegang mandat rakyat dan kepala pemerintahan. Presiden, kata Muzani, berhak menetapkan dan mengganti siapa pembantunya.

"Itu saja, saya menyerahkan sepenuhnya, Gerindra memandang itu adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya," kata Muzani. 

Menyinggung soal dorongan terhadap Marsekal Hadi menjadi menteri Jokowi, Muzani menilai hal itu adalah kewenangan presiden.

 

"Sepenuhnya wewenang presiden menetapkan siapa saja yang akan membantu beliau," kata Muzani