JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra mengaku belum mendengar wacana reshuffle kabinet yang belakangan santer dihembuskan pasca terpilihnya Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Isunya, Marsekal Hadi Tjahjanto bakal menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju setelah resmi pensiun pada akhir November ini.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Senyum Merekah dari Jenderal Andika Perkasa Setelah Direstui DPR Jadi Panglima TNI
08 November 2021, 12:41 -
| BERITA
Jenderal Andika Cuma 1 Tahun Jadi Panglima TNI, Puan: Mudah-mudahan Semua Program Terlaksana
08 November 2021, 11:46 -
| BERITA
Desas-Desus Marsekal Hadi Bakal jadi Menteri Jokowi Usai Pensiun, Layak Atau Tidak?
08 November 2021, 08:39
Ketua Fraksi Gerindra DPR itu menegaskan, reshuffle adalah hak prerogatif presiden sebagai pemegang mandat rakyat dan kepala pemerintahan. Presiden, kata Muzani, berhak menetapkan dan mengganti siapa pembantunya.
"Itu saja, saya menyerahkan sepenuhnya, Gerindra memandang itu adalah hak prerogatif presiden sepenuhnya," kata Muzani.
Menyinggung soal dorongan terhadap Marsekal Hadi menjadi menteri Jokowi, Muzani menilai hal itu adalah kewenangan presiden.
Terkait
