Simpang Siur Surpres Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto yang Kabarnya Sudah di Meja Pimpinan DPR
Marsekal Hadi Tjahjanto (Foto via Twitter TNI)

Bagikan:

JAKARTA - Surat Presiden (Surpres) terkait nama calon Panglima TNI diisukan telah dikirim ke pimpinan DPR RI. Bahkan, surat tersebut kabarnya sudah sampai di meja pimpinan sejak Minggu lalu.

Terkait hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Dave Laksono pun mengamini informasi tersebut.

"Saya sudah dengar dari Minggu lalu," ujar Dave Laksono, Selasa, 2 November.

Hanya saja, Dave baru mendengar kalau Ketua DPR Puan Maharani telah menerima Surpres calon Panglima TNI pada hari ini. Sebab kata dia, jika Surpres sudah diterima pimpinan maka akan dibahas dalam badan musyawarah (Bamus).

"Kalau katanya diterima hari ini saya baru tahu, soalnya kan belum dibaca dan dibahas di Bamus. Jadi menjadwalkan Rapim, dan setelah itu baru diputuskan di Bamus kemudian menjadwalkan paripurna," jelas Dave.

Namun, Dave bilang akan segera memberitahukan kepada media apabila Surpres soal panglima baru sudah diterima resmi oleh Komisi I DPR RI.

"Tapi Komisi I DPR belum mendapat informasi resmi soal Surpres sudah diterima Ketua DPR ini. Nanti akan kami kabari jika sudah resmi," kata Dave Laksono.



Sementara sebelumnya, Pimpinan DPR menyatakan belum ada Surat Presiden (Surpres) terkait nama Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto. Beredar kabar, Surpres tersebut akan dikirimkan Istana pada hari ini, Senin, 1 November.

"Sampai detik ini, saya belum cek apakah sudah masuk atau belum. Tapi setahu saya belum," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senin, 1 November.

Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menjelaskan jika Surpres sudah dikirimkan ke DPR, maka Komisi I akan segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Selanjutnya, persetujuan DPR akan dikirimkan ke Presiden Jokowi.

"Nanti kalau ada surpres tentu nanti akan dikirim ke Komisi I, dan Komisi I akan melaksanakan fit and proper test. Hasilnya nanti dilaporkan ke pimpinan DPR dan pimpinan akan berkirim surat kepada bapak Presiden," jelas Hasanuddin.

Dia pun memastikan, mekanisme tersebut akan tepat waktu. Mengingat, Panglima Hadi baru memasuki pensiun pada akhir November mendatang.

"Kalau misalkan Panglima TNI pensiun pada 1 Desember, berarti pelantikannya minggu terakhir. Sekarang baru minggu pertama masih ada waktu dua minggu, cukup saya kira," demikian Hasanuddin.