Eksklusif, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Ungkap Tiga Hal Rawan Jelang Pemilu: Hoaks, Black Campaign dan Isu SARA

Ada tiga hal yang perlu diwaspadai jelang pemilu 2024. Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Rahmat Bagja, SH, LLM, ketiga hal itu adalah hoaks atau berita bohong, black campaign (kampanye hitam) dan dan eksploitasi isu SARA (Suku Ras Agama dan Antargolongan). Karena itu pihaknya bersama instansi terkait akan membuat aturan agar hal ini bisa diminimalisir.

*** 

Pemilihan umum (pemilu) akan digelar serentak pada 14 Februari 2024. Segala persiapan sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan juga pihak yang melakukan pengawasan yaitu Bawaslu. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara terbesar yang mampu menyelenggarakan pemilu. Menurut data yang dipublikasikan www.statista.com  yang dilansir www.tempo.co, pemilu di Indonesia (2014 diikuti 193.944.150). Ini hanya dikalahkan oleh pemilu di India (2014 diikuti 834.101.479) dan Amerika Serikat (2016 diikuti 214.109.357). Untuk pemilu 2024 data tersebut tentu akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah pemilih yang masuk DPT (daftar pemilih tetap).

Meski berada di urutan ketiga terbesar, tingkat kerumitan pemilu di Indonesia jauh lebih tinggi. Karena dilakukan di 34 provinsi yang tersebar di ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke, 514 kabupaten/kota dan 83.405 desa/kelurahan.

Menurut Rahmat Bagja, SH, LLM, untuk pemilu 2024 ini ada tiga hal yang akan menjadi pangkal kerawanan, karena itu perlu dilakukan antisipasi. “Kemkominfo sudah membentuk satgas untuk mengatasi hoaks, black campaign dan isu SARA dalam pemilu. Ketiga isu ini akan menjadi kerawanan paling besar dalam proses pemilu 2024. Semakin banyak parpol yang mendeklarasikan capresnya, akan semakin banyak serangan. Tahun 2023 ekskalasinya akan meningkat,” katanya.

Keberagaman sejatinya adalah hal yang lumrah di Indonesia. Bangsa ini tebentuk dari beragam suku, bangsa dan budaya. Perbedaan pilihan dalam politik menurut Rahmat adalah hal yang tak bisa dihilangkan. “Penghormatan atas perbedaan pilihan adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan berdemokrasi. Jangan sampai karena berbeda pilihan, isu politisasi agama lalu digaungkan,” tandasnya.

Ia menyerukan kepada semua pihak terutama politisi, simpatisan partai politik untuk sedikit rileks menghadapi pemilu 2024. “Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana parpol itu membuat suasana pemilu dan jelang pemilu 2024 tidak tegang. Pemilu tahun 2014 lebih  santai menurut saya. Ini kan pesta demokrasi, harus lebih enjoy, jangan tegang,” katanya kepada Iqbal Irsyad, Edy Seherli, Savic Rabos dan Rifai dari VOI yang menemuinya di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat belum lama berselang. Inilah petikannya.

Belum lama ini Bawaslu melakukan verifikasi partai politik, temuan apa yang menarik?

Dari 15 partai yang melakukan pendaftaran permohonan keberatan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, 6 diputus pendahuluan dan 9 laporan sisanya diperiksa. Setelah kami lakukan pemeriksaan hasilnya tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Lalu kami cek apakah dokumen yang diadukan ke KPU sudah sesuai atau belum. Setelah dicek ada beberapa parpol yang tidak lanjut pada verifikasi faktual. Parpol-parpol yang tidak lanjut itu mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. Sekarang masih dalam proses mediasi, ada 3 parpol yang tidak tercapai kesepakatan, sehingga akan lanjut ke persidangan. Kami terus mengawasi proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Ada satu keberatan kami karena KPU tidak memberikan sampel kepada Bawaslu untuk diawasi. Kami terus melakukan pembicaraan dengan KPU agar ada titik temu.

Dari pemilu sebelumnya dan menyongsong pemilu 2024 ini apa yang menjadi catatan penting Bawaslu?

Soal ketidakcocokan penafsiran terhadap PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) kita mengajukan keberatan. Kalau tidak tercapai kesepakatan akan diajukan judicial review.  Jadi perdebatannya tidak perlu sampai kepada publik, cukup di level lembaga yang akan menyelesaikan. Bisa melalui tripartit antara Bawaslu, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Persoalan ini cukup diselesaikan oleh lembaga peradilan sebagai pemutus perkara. Ini perbedaan yang paling besar antara Bawaslu sekarang dengan periode sebelumnya.

Soal hoaks yang kerap beredar menjelang perhelatan besar seperti pemilu, apa antisipasi dari Bawaslu?

Kemkominfo sudah membentuk satgas untuk mengatasi hoaks, black campaign dan isu SARA dalam pemilu. Ketiga isu ini akan menjadi kerawanan paling besar dalam proses pemilu 2024. Semakin banyak parpol yang mendeklarasikan capresnya, akan semakin banyak serangan. Tahun 2023 ekskalasinya akan meningkat. Karena itu kita menyerukan kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu tidak mungkin dihilangkan. Penghormatan atas perbedaan pilihan adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan berdemokrasi. Jangan sampai karena berbeda pilihan, isu politisasi agama lalu digaungkan.

Buzzer-buzzer politik kemudian bergerak memperkeruh keadaan. Mereka mulai menyerang capres dari pihak lawan. Nanti akan kelihatan ada yang melakukaan black campaign dan negative campaign. Jangan anggap kritik itu black campaign, kalau ada datanya. Silahkan memberikan kritik yang konstruktif. Nanti akan dikeluarkan aturannya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Soal kritik saya kira wajar, tapi jangan sampai tanpa data.

Polarisasi saat pilkada DKI 2017 lalu amat kentara, dan lanjut ke pemilu 2009, ke depan seperti apa perkiraan Anda, apa antisipasi Bawaslu?

Sebenarnya sejak pemilu 2014 sudah kelihatan, namun belum begitu besar. Ekskalasinya meningkat saat pilkada DKI Jakarta 2017. Itu adalah ajang pemanasan menuju pemilu 2019. Soalnya ketika itu ada kasus penghinaan agama yang dilakukan salah satu calon, dan pengadilan sudah memutuskan dia bersalah.

Apa langkah konkrit dari Bawaslu sebagai wasit untuk persoalan ini?

Yang punya kemampuan take down adalah Kemkominfo dan pemilik platform medsos itu sendiri. Dan mereka sudah punya perjanjian dengan negara kita saat beroperasi di Indonesia. Kalau tidak mau ikuti aturan, tidak boleh beroperasi di sini. Itu yang perlu kita ingatkan.  Sekarang akan dirumuskan dengan tim hukum Kemkominfo, Mabes Polri dan Baswaslu sendiri, mana yang masuk kategori black campaign dan mana hoaks. Ini sedang dalam proses perumusan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.

Targetnya kapan aturan itu bisa selesai?

Akhir tahun 2022 semoga sudah bisa rampung. Setelah parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 akan semakin ramai, penetapannya pada 2023. Para buzzer dan pengguna internet harus berhati-hati kalau tidak mau terjerat. Sebenarnya kami berharap para buzzer itu melakukan pendidikan politik pada pengikutnya, bukan sebaliknya memanasi dan memprovokasi.

Soal keterlibatan ASN meski sudah diingatkan kadang terulang lagi, bagaimana mengantisipasi hal ini?

Untuk ASN yang paling rawan dan sering terjadi itu di ajang pilkada, tapi di pemilu juga mungkin terjadi pelanggaran. Pada pemilu tahun 2019 terdapat 680 kasus yang melibatkan ASN, sedangkan di pilkada tahun 2020 ada 1.000 kasus. Untuk melakukan pencegahan sudah ada SKB antara Bawaslu, Menpan-RB, Mendagri dan KASN (Komisi Aparatur Negara), aturannya sudah rigid dan sosialisasi akan digencarkan. Ketika ada aduan ke Bawaslu, lalu akan diperiksa dan Bawaslu akan menyerahkan ke KASN. Selanjutnya instansi tempat ASN bernaung (Menpan RB dan Mendagri) akan melakukan tindakan atas pelanggaran itu.

Ada daerah pemekaran di Papua dan IKN, bagaimana Bawaslu melaksanakan pengawasan untuk daerah ini dalam pemilu 2024?

Untuk IKN Nusantara saya kira belum akan ada pemilu, karena penduduknya belum banyak. Proses pemilu masih akan bergabung dengan  provinsi induk; Kaltim dan dua kabupaten yang berbatasan: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.  Sedangkan Papua sudah pecah menjadi empat provinsi; Papua (Induk), Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Daerah baru ini akan mengikuti pemilu yang sekarang. Bawaslu Provinsi dan KPU Provinsi sedang menyiapkan segala sesuatu untuk pemilu nanti. Untuk anggaran akan ada penambahan karena ada pembuatan kantor dan urusan administrasi.

Pemilu 2019 lalu banyak petugas KPPS yang tumbang, bagaimana Anda mengantisipasi dan mengawasi persoalan ini agar tak terulang?

Ajakan untuk menjadi petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sudah diserukan, dan kami juga menyerukan kepada berbagai pihak untuk ikut melakukan pengawasan. Salah satunya kami meminta partisipasi kaum perempuan  dan disabilitas. Kami juga akan melibatkan teman-teman parpol untuk ikut serta mengawasi pemilu 2024.

Agar petugas tidak tumbang, yang perlu kami ingatkan kepada KPU jangan sampai logistik terlambat datangnya. Lalu pemeriksaan awal terhadap petugas KPPS juga harus dilakukan. Kepada pihak Puskesmas terdekat kami serukan juga untuk memeriksa tekanan darah dan saturasi petugas KPPS. Petugas KPPS juga harus sadar kesehatan, merokok dan konsumsi kopi atau minuman berenergi juga harus dikurangi. Parpol tidak boleh saling menyerang satu sama lain, petugas dan fungsionaris parpol juga harus menjaga anggotanya agar tidak melakukan serangan kepada peserta pemilu lain.

Apa yang paling sering dilanggar oleh peserta pemilu, apa antisipasi Bawaslu untuk pemilu 2024?

Yang paling sering dilanggar adalah pemasangan alat peraga kampanye. Yang paling penting untuk diantisipasi adalah agar parpol dan anggotanya tidak saling menyerang setelah mengetahui hasil pemilu. Juga soal penggunaan anggaran negara untuk memenangkan parpol tertentu harus kita ingatkan lagi, kalau itu tidak dibenarkan. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana parpol membuat suasana pemilu dan jelang pemilu tidak tegang. Menurut saya pemilu tahun 2014 lebih  santai. Ini kan pesta demokrasi, harus lebih enjoy, jangan tegang.

Bagaimana pengawasan Bawaslu soal dukungan media dan media sosial pada parpol tertentu?

Untuk media pers saya kira aturannya sudah jelas. Daerah tak bertuan itu justru media sosial, ini yang harus diawasi lebih ketat agar pelanggaran bisa dikurangi. Peran media cetak adalah penangkal hoaks. Verifikasi suatu kabar itu hoaks atau bukan mestinya dari media pers.

Soal DPT apakah masih ada kendala setelah Dukcapil Kemendagri memberikan akses data kependudukan kepada KPU?

Itu belum dicek sampai saat ini, DPT belum ada. Dan yang perlu dicatat Dukcapil tidak memberikan akses data itu kepada Bawaslu, karena mereka menganggap Bawaslu tidak berhak. Itu aturan tertulis dari UU, lalu bagaimana kami melakukan pengawasan kalau datanya tidak punya? Persoalan ini sedang kita bahas dengan KPU.

Apa yang akan dilakukan Bawaslu dengan realitas seperti ini?

Kami akan melakukan cek ke lapangan kalau ada temuan kami akan tegur KPU, karena kami tidak diberi akses data. Kalau ada masalah nanti, teguran dari Bawaslu akan keras sekali.

Salah satu yang ditakutkan adalah penggelembungan data, bagaimana menurut Anda?

Itu juga yang menjadi perhatian kami, soal perkiraan akan terjadi penggelembungan data. Kami akan tegur keras kalau ada masalah ini, karena kami melakukan pencarian data sendiri.

Bawaslu akan membina parpol dalam berkampanye dan menyosialisasikan program kepada konstituen, bagaimana implementasinya?

Ini difokuskan kepada pengurus parpol. Kita melatih awareness pengurus parpol khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk menyampaikan program dengan benar, tanpa melanggar. Bagaimana mereka mengoptimalkan pengawasan di TPS (tempat pemungutan suara). Kami meminta teman-teman parpol untuk melatih saksinya agar bisa bekerja dengan baik. Agar para saksi bisa mengawasi pemungutan dan penghitungan suara secara benar menurut UU. Kalau ada aduan, sengketanya diselesaikan di Bawaslu.

Rahmat Bagja Ungkap Risiko Jadi Pejabat Publik

Menjadi pejabat publik seperti saat ini Ketua Bawaslu punya konsekwensi sendiri.  Rahmat Bagja, SH, LLM, menyadari benar hal itu. Karenanya jauh hari ia sudah memberi pengertian kepada istrinya sebelum menerima jabatan ini. Namun untuk anak-anak terutama si bungsu (SD) masih protes.

Diakui Bagja saat ini ia memang kerepotan membagi waktu untuk anak-anaknya. “Itu yang tak terbagi dengan baik, sehingga anak saya protes saat bapaknya telat pulang. Soalnya pulang dari kantor jam 10 atau 11 malam, sampai di rumah jam 00.30 WIB. Sedangkan keesokan harinya sudah harus ke kantor lagi pagi-pagi. Jadi cuma beberapa jam saja bertemu anak, makanya anak saya yang bungsu yang masih SD protes. Kalau kakaknya yang sudah SMA sudah tidak,” ungkap Bagja yang berupaya meluangkan waktu mengantar anak kalau ada waktu.

Jauh sebelum menerima jabatan publik seperti sekarang, ia memang sudah memberi pemahaman kepada istri kalau waktunya akan tersita untuk mengurusi urusan publik. “Saya sudah kasih tahu istri konsekwensinya waktu untuk keluarga akan berkurang. Soalnya akhir pekan pun kadang ada dinas ke luar kota. Alhamdulillah dia bisa memahami, cuma anak saya belum bisa,” katanya menyempatakan untuk bertelepon dengan anak di sela kesibukan di kantor.

Olahraga

Padatnya kegiatan di Bawaslu dan sejumlah aktivitas lain membuat Rahmat Bagja berkurang waktunya untuk berolahraga. Namun ia menyempatkan diri di sela kesibukan itu untuk tetap berolahraga seperti jalan pagi. “Biasanya saya jalan pagi selama 30 menit, dalam seminggu dua sampai tiga kali,” kata pria kelahiran Medan, 10 Februari 1980 ini.

Selain olahraga ia juga menambah asupan vitamin dan suplemen untuk menguatkan imun tubuh. “Vitamin dan suplemen itu penting, saat nutrisi dari makanan tidak tercukup dari vitamin dan suplemen yang saya minum bisa tercukupi,” lanjut pria yang sempat menjadi dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Ia bersyukur hingga kini tak ada makanan yang dipantang. “Alhamdulillah saya masih bisa mengonsumsi makanan yang saya suka, cuma remnya memang harus  ada di diri kita. Kita boleh makan namun jangan berlebihan,” katanya mengkritik konten mukbang para influenser di media sosial yang menampilkan makan dalam jumlah yang berlebihan.

Kini pelan-pelan Rahmat mulai mengatur pola makan. “Meski masih boleh saya sudah tidak meminum minuman bersoda dan yang berkadar gula tinggi. Kalau pun masih mau minum manis, saya pakai gula aren,” katanya.

Ada satu kegundahan Bagja setelah kesibukannya kian hari kian meningkat, ia sampai tak punya waktu untuk membaca buku. “Membaca buku, novel dan sebagainya bagi saya adalah hiburan tersendiri di tengah rutinitas tugas,” katanya.

Tak hanya membaca buku, membaca al-Quran pun kadang ia  akhirnya juga berkurang waktunya. “Kadang mengaji al-Quran pun kita lupa karena tugas yang menumpuk,” katanya sembari berharap bisa seperti dulu bisa lebih banyak membaca buku dan juga kitab suci Al-qur’an.

Tugas ke Daerah

Sebagai Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja tak henti melakukan sosialisasi ke daerah untuk persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Ketika berkunjung ke daerah, ia memanfaatkan waktunya untuk mengunjungi lokasi wisata dan berwisata kuliner. “Tugas utama tetap menyambangi kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten. Setelah berdialog dengan anggota Bawaslu, setelah itu baru menyambangi tempat wisata atau berwisata kuliner,” ungkapnya.

“Namun itu bukan prioritas, kalau ada waktu saja. Buat saya melihat teman-teman Bawaslu di daerah menjalankan tugas adalah kesenangan tersendiri. Berdialog dengan mereka dan mendengarkan keluhan-keluhan adalah hal yang wajib saya lakukan,” katanya.

Tapi kalau sudah menuju daerah tertentu seperti tanah kelahirannya di Medan, ia akan mencari kuliner ikonik daerah asalnya itu. “Roti jala saya akan cari kalau ke Medan. Atau kalau ke Cirebon karena saya pernah tinggal di sana, bubur sop dan empal gentong akan menjadi buruan,” ungkap alumni Fakulas Hukum Universitas Indonesia (2003) ini.

>

Yang paling suka kalau bertugas ke Indonesia Timur, ia akan berburu hidangan yang berbahan dasar ikan laut. “Soalnya beda dengan ikan yang ada di Jakarta. Ikan di sana lebih segar dan enak. Baru ditangkap nelayan langsung diolah. Itu yang bikin beda,” kata Rahmat Bagja yang berhasil menyelesaikan S2 dalam bidang hukum di Utrecht University (2009).   

"Karena itu kami menyerukan kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu tidak mungkin dihilangkan. Penghormatan atas perbedaan pilihan adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan berdemokrasi. Jangan sampai karena berbeda pilihan, isu dan politisasi agama lalu digaungkan,"