Dikritik Faisal Basri, Stafsus Kementerian BUMN: Erick Thohir Kerjanya Cepat
JAKARTA - Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyoroti pembentukan Komite Penanganan COVID-19. Sebab, dalam tim tersebut Menteri BUMN Erick Thohir merangkap sebagai ketua pelaksana. Padahal, kata dia, seharusnya Erick fokus pada permasalahan yang ada di perusahaan pelat merah, terutama soal utang PT PLN (Persero).
Menanggapi hal ini, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, utang pemerintah kepada PLN sudah ditangani Erick. Bahkan, tagihan itu sudah masuk ke dalam anggaran negara.
"Apa yang disampaikan Bang Faisal Basri, kan sudah dikerjakan, misalnya soal PLN yang dibicarakan oleh Bang Faisal, masalah tagihan PLN ke pemerintah kan sudah diurus, selama ini tagihan tak tertagih pemerintah selama bertahun-tahun, sekarang sudah tertagih," katanya, kepada wartawan, Selasa, 28 Juli.
Menurut Arya, terkait utang pemerintah kepada PLN bahkan sudah disetujui oleh DPR. Artinya urusan utang ini sudah ditangani oleh Kementerian BUMN. Hal yang sama juga berlaku untuk utang pemerintah ke Pertamina. Arya mengatakan, utang itu sudah diurus dan masuk dalam APBN.
"Pertamina tahun ini memberikan dividen kepada pemerintah, tagihan Pertamina ke pemerintah pun sudah juga tahun ini. Yang bertahun-tahun enggak tertagih dan dimasukan ke APBN 2020?," jelasnya.
Terkait maskapai pelat merah Garuda Indonesia, kata Arya, juga sudah diurus Erick. Arya mengatakan, Garuda telah mendapat persetujuan terkait dana talangan atau pinjaman Rp8,5 triliun. Utang Garuda juga sudah direstrukturisasi untuk memperbaiki keuangan Garuda.
"Masalah Garuda juga begitu, kan kemarin sudah diurus, Garuda sudah mendapat Mandatory Convertible Bond (MCB) untuk urusan pinjaman Rp8,5 triliun. Kemudian restrukturisasi utang sudah dilakukan juga oleh Garuda bulan Juni yang lalu," tuturnya.
Menurut Arya, Erick bekerja dengan cepat di BUMN termasuk dalam urusan penanggulangan COVID-19 seperti penyediaan rumah sakit darurat, tes PCR hingga masalah vaksin.
Baca juga:
Lebih lanjut, ia menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Erick sebagai ketua pelaksana komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional karena kecepatan kerjanya.
"Jadi sangat cepat kerjanya demikian juga urusan-urusan sampai hari ini masalah vaksin itu dikerjain cepat oleh BUMN, itu makanya Pak Presiden melihat yang cepat kerja ya mungkin Pak Erick makanya Pak Erick dipilih menangani ini," jelasnya.
Sebelumnya, Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyoroti pembentukan Komite Penanganan COVID-19. Faisal menganggap langkah ini tak menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air.
Komite yang diketuai dan diisi oleh jajaran Menteri Koordinator di Kabinet Indonesia Maju dilengkapi beberapa menteri lainnya ini, menurut Faisal, tak lebih seperti sidang kabinet terbatas.
"Kemudian ketua pelaksananya Menteri BUMN (Erick Thohir) yang hampir semua (perusahaan) BUMN bermasalah. Selesaikan saja dulu agar BUMN-nya bisa keluar dari masalah. Artinya ketua pelaksana ini sumber dari masalah," tuturnya, dalam diskusi virtual, Selasa, 28 Juli.
Menurut Faisal, Erick seharunya fokus menyelesaikan permasalahan di BUMN. Mengingat perusahaan pelat merah di bawah kementeriannya merupakan perusahaan yang berkaiatan dengan hajat orang banyak. Salah satunya, PT PLN (Persero).
"Selesaikanlah PLN, bayar itu tagihan PLN kepada pemerintah. Selesaikan Pertamina, Garuda, ini gajah semua. Itu saja enggak bisa dia urus, kok mau urus Indonesia, yang benar aja," tegasnya.