WN China di Kalimantan Selatan Ditangkap Polisi karena Kendalikan Pinjol Ilegal
BANJARMASIN - Polres Kotabaru di Kalimantan Selatan, meringkus seorang warga negara Tiongkok berinisial SM yang mengendalikan penagihan pinjaman online ilegal yang dilakukan oleh PT Jasa Muda Collector (JMC).
"Total ada tiga tersangka dalam kasus pinjol ini, satu WNA dan dua WNI berinisial KH dan DU seorang wanita," kata Kepala Polda Kalimantan Selatan, Irjen Rikwanto, di Banjarmasin, dilansir Antara, Rabu, 27 Oktober.
Ia menyatakan, PT JMC merupakan perusahaan jasa penagihan pinjaman online ilegal yang bekerja sama dengan sejumlah aplikasi kredit online, di antaranya Cashgo, Dana Mudah, Jiang Zian, Cash Pro, Jarikaya, Xintu, Ayo Pinjam, Ikan Nas, Kredit Kur, dan Duitku.
"Jadi nasabah atau debitur yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau menunggak mendapatkan ancaman penyebaran data pribadi dan sebagainya," katanya.
Kasus bermula hasil penyelidikan tim yang dipimpin Kepala Polres Kotabaru, AKBP M Gafur Siregar, dan Kepala Satuan Reskrim Polres Kotabaru, AKP Abdul Jalil, hingga polisi menggerebek kantor PT JMC, di Jalan Brigadir Jenderal Polisi H Hasan Basri, di Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
Adapun barang bukti disita 90 unit komputer yang dioperasikan 35 operator. Setiap operator menagih secara daring terhadap 400 debitur perhari.
"Jadi setelah dicek dokumennya, mereka tidak memiliki penunjukan resmi dari pemilik aplikasi pinjol dan tidak terdaftar di OJK," kata Rikwanto.
Baca juga:
- AS Segera Bentuk Badan Siber dan Kebijakan Digital Hadapi Ransomware, di Indonesia BSSN Malah Diretas
- Situs BSSN Diretas, Pakar Keamanan Siber: Ini Aksi Balas Dendam
- Situsnya Diretas, BSSN: Indikasinya dari Brasil Tapi Masih Ditelusuri
- Data di KPAI Dijebol, ELSAM Minta RUU PDP Wajib Mengatur Perlindungan Data Pribadi Anak
Para tersangka ditahan polisi dan dijerat pasal berlapis yaitu UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 185 juncto pasal 88 A ayat (3) juncto pasal 88E ayat (2) UU Nomor 11/2020 Tentang Cipta Kerja.
"Kasus ini masih kami dalami dan kembangkan untuk menelusuri aliran dananya karena diketahui korban sangat banyak yang berasal dari penjuru Indonesia," kata Siregar.