PDIP Kembali Sentil TGUPP Anies: SKPD Lebih Takut Mereka Daripada DPRD
JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kembali menyentil Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) saat empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Gembong mengatakan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI lebih takut dengan TGUPP dibanding berhadapan dengan DPRD yang merupakan pengawas kerja SKPD.
"Karena sangat sentra maka akan sangat berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Kalau kita tanya SKPD lebih takut mana TGUPP apa DPRD? Jawabannya pasti lebih takut mereka (TGUPP) TGUPP dari DPRD. karena TGUPP bisa merekomendasikan mencopot dan mengangkat orang, sementara DPRD tidak," kata Gembong saat dihubungi, Jumat, 22 Oktober.
Gembong menilai, dari awal Anies menjabat sampai saat ini, campur tangan TGUPP terlalu sentral. TGUPP, menurut Gembong, terlalu mengintervensi kinerja operasional Pemprov DKI.
"TGUPP kinerjanya sangat lebih dan sangat sentral. Karena ini kan sangat operasional, TGUPP sangat operasional," ungkap Gembong.
Padahal, lanjut dia, TGUPP hanya sekadar melakukan kajian dan memberi masukan kepada Anies atas program Pemprov DKI. Bukannya malah mengurusi operasional SKPD.
"TGUPP itu tugasnya memberikan advice kepada gubernur, bukan operasional. Enggak boleh operasional. Jujur saya katakan ini yang merusak kinerja SKPD karena yang harus bertanggung jawab kan SKPD, bukan TGUPP," cecarnya.
Baca juga:
- Pelat RFS Mobil Rachel Vennya Bak Pejabat Jadi Sorotan, Ini Kata Polisi
- Masih Sumir, Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli yang Dilaporkan Novel Tak Ditindaklanjuti Dewas KPK
- Dituding Lakukan Tindakan Berbahaya oleh China, Presiden Biden Tegaskan Siap Bela Taiwan: Kami Tidak akan Mundur
- Hindari Pungli, Wapres Ma'ruf Perintahkan Pelayanan Publik di Kementerian Tidak Ruwet, Cepat dan Murah
Seperti diketahui, kritikan terhadap TGUPP pernah dilontarkan Gembong dua tahun lalu. Saat itu, Gembong menyoroti kinerja TGUPP yang tak bisa diawasi oleh publik, bahkan DPRD sekalipun.
Padahal, anggaran TGUPP tahun 2020 yang diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) cukup tinggi. Angkanya mencapai Rp26,5 miliar, meskipun ada rencana revisi menjadi Rp21 miliar.
"Tidak ada kinerja TGUPP yang signifikan. Yang bisa langsung dirasakan masyarakat. Yang bisa merasakan kinerja TGUPP itu hanya pak gubernur. Tapi masyarakat sama sekali belum bisa menikmati hasil kerja dari TGUPP," kata Gembong pada 15 Oktober 2019.