Sekolah Daring Siswa Papua Barat Menemukan Kendala
JAKARTA - Pembelajaran melalui sistem daring di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, menemui kendala jaringan. Selain itu, tidak semua siswa memiliki kuota dan gawai pintar atau smart phone.
"Untuk belajar secara daring, sekolah kesulitan anggaran. Tidak bisa pakai dana BOS karena dana BOS, sesuai ketentuan hanya untuk membiayai delapan kegiatan prioritas, jadi kami sudah usulkan untuk ada bantuan (dari Pemda) untuk mendukung pembelajaran daring dan luar jaringan (luring)," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Hanok Mariai dilansir Antara, Senin, 27 Juli.
Para kepala sekolah dan pelaku pendidikan di kabupaten meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembelajaran selama masa pandemi virus korona atau COVID-19.
Keharusan siswa belajar dari rumah (BDR) dengan metode pembelajaran secara daring (online) maupun luring yang diterapkan dalam masa pandemi COVID-19 dirasakan cukup memberatkan bagi sekolah maupun para siswa.
Tidak hanya menyulitkan, metode belajar secara daring maupun luring membutuhkan biaya yang cukup besar. Jika memilih pembelajaran daring, sekolah dihadapkan dengan kondisi dimana belum semua siswa memiliki gawai (handphone) android. Belum lagi biaya untuk pengisian kuota internet.
Ia menyatakan belum lama ini telah dilaksanakan rapat bersama antara para kepala sekolah dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Teluk Wondama di Gedung Sasana Karya kantor Bupati.
Baca juga:
Para kepala sekolah dan pengawas, kata Hanok, menyampaikan sejumlah kendala yang terjadi dalam pendidikan pada pertemuan tersebut.
Koordinator Pengawas Sekolah (Korwas) Steven M pada kesempatam sebelumnya menyatakan metode pembelajaran luring dengan sistem modul juga membutuhkan biaya yang cukup besar.
Selain biaya pengadaan modul, sekolah juga harus menyediakan anggaran ekstra untuk biaya transportasi para guru untuk mendatangi para siswa dari rumah ke rumah.
"Kalau belajar dari rumah khususnya untuk SD itu cukup sulit, guru kesulitan mengajar terutama bagi siswa kelas 1. Jadi kami butuh biaya untuk bisa lakukan belajar dari rumah, kami mohon ada kebijakan dari Pemda," ujar Ketua PGRI Teluk Wondama ini.
Hal senada juga disampaikan Ketua Pengurus Sekolah Wilayah Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Kabupaten Teluk Wondama. Pihaknya berharap ada kebijakan khusus dari Pemkab Wondama untuk membantu sekolah maupun para siswa agar bisa menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi ini.
Sekretaris Daerah Teluk Wondama yang juga selaku Sekretaris Gustu Covid-19 Denny Simbar mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu usulan dari para kepala sekolah. Namun demikian, dia berharap pihak sekolah tetap mengupayakan agar proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun tidak dalam bentuk tatap muka di kelas.
“Proses belajar mengajar harus tetap berjalan, silahkan cari metode yang dianggap paling cocok tanpa belajar tatap muka. Soal dukungan anggaran nanti kita akan bicarakan dahulu tapi saya minta Dinas Pendidikan menyusun kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19," ujar Simbar.