DPR Sahkan 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, RUU PKS Digeser ke Prolegnas Prioritas 2021

JAKARTA - DPR RI mengesahkan 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prolegnas Prioritas 2020 hasil evaluasi Badan Legislasi DPR dan pemerintah. Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ke-IV tahun 2020.

Dalam rapat paripurna, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan capaian pembahasan RUU. Menurut dia ada 50 RUU dalam Prolegnas Prioritas yang sebelumnya sudah disepakati tidak bisa dilaksanakan karena berbagai hambatan. Termasuk hambatan akibat pandemi COVID-19.

"Untuk itu, Badan Legislasi bersama dengan Menteri Hukum dan HAM serta DPR RI dalam rangka evaluasi Prolegnas Prioritas tahun 2020 menyepakati pengurangan 16 rancangan undang-undang RUU prioritas tahun 2020," kata Supratman saat menyampaikan laporannya dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Juli.

Mendengar laporan dari Andi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco yang memimpin sidang lantas menanyakan persetujuan peserta sidang soal evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 tersebut.

"Apakah laporan Baleg atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program legislasi nasional RUU prioritas dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir. Selanjutnya Dasco mengetuk palu pengesahan.

Selanjutnya, terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sebelumnya telah dicabut oleh Komisi VIII DPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan memasukkan rancangan perundangan itu ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Menurutnya, keputusan ini didasari oleh hasil Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Rabu, 15 Juli kemarin. "Hasil Rapat Konsultasi Badan Legislasi dan pimpinan serta Rapat Konsultasi pengganti Bamus, kita akan masukkan undang-undang tersebut (RUU PKS, red) di (Prolegnas, red) Prioritas 2021 dan sudah diputuskan kemarin," tegasnya.

Agenda rapat paripuna DPR RI penutupan masa sidang IV tahun 2019-2020 ini hanya dihadiri 96 anggota DPR dari 575 anggota dewan. Sementara sebanyak 226 orang hadir secara virtual.

Adapun 37 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2020 adalah:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentan Pemilihan Umum
2. RUU tentang Kitab UU Hukum Pidana
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
4. RUU tentang Jabatan Hakim
5. RUU perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
6. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
8. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
9. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
10. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulan Bencana
11. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
13. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (carry over)
14. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
16. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
17. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
20. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
21. Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga
22. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol
23. Rancangan Undang-Undang tentang Profesi Psikologi
24. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)
25. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
26. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja
27. Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
29. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi
30. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
31. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
32. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
33. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
34. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
35. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
36. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
37. RUU tentang Daerah Kepulauan