Anggaran Dapur Wawali Surabaya Lebih Besar Dibanding Walkot, DPRD: Mungkin Pak Armuji Lebih Sering Terima Tamu
JAKARTA - Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya, Imam Syafii mempersoalkan anggaran belanja dapur rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji lebih besar dari anggaran belanja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam pembahasan Perubahan APBD Surabaya 2021.
"Kami baru ketahui itu saat rapat pembahasan Perubahan APBD Surabaya 2021 dengan Bagian Umum Pemkot Surabaya kemarin (22/9)," kata Imam Syafii di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, anggaran belanja dapur di rumah dinas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebesar Rp348 juta, sedangkan anggaran belanja dapur rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebanyak Rp 442 juta. Selisihnya sekitar Rp94 juta.
"Mungkin Pak Wawali lebih sering menerima tamu di rumah dinas, sehingga anggaran belanjanya lebih besar," ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Imam juga menyoroti besaran anggaran ucapan karangan bunga VIP yang dipakai bersama antara Wali Kota Surabaya dan Wakil Wali Kota Surabaya yaang mengalami kenaikan dari Rp825 juta menjadi Rp1,2 miliar.
Baca juga:
- Pesan Dokter Reisa Broto: Vaksinasi COVID-19 Syarat Penting Transisi Pandemi Jadi Endemi
- Meski Masih Mendung Tanpo Udan, Walkot Surabaya Eri Cahyadi Gaspol Cek Kota Antisipasi Banjir
- Main Musik Maen Politik, Bebas yang Bertanggung Jawab: Kisah Lain di Balik Bisingnya Giring
- Mensos Risma Persilakan Daerah Usul Data Penerima Bansos
"Kalau dulu karangan bunga ucapan lebih sering dipakai wali kota, sedangkan wakilnya jarang menggunakannya," kata Imam.
Namun, menurut Imam, secara keseluruhan penggunaan anggaran di Bagian Umum Pemkot Surabaya turun Rp24 miliar, yakni dari APBD murni semula sebesar Rp93 miliar turun menjadi Rp68,6 miliar dalam APBD-P.
Selain itu, Imam juga sempat menanyakan mengenai anggaran PKK Surabaya, dimana pada periode sebelumnya Ketua PKK dijabat istrinya Sekretaris Kota Surabaya Hendrio Gunawan namun sekarang dijabat langsung istirnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
"Menurut Bagian Umum, PKK tidak dianggarkan, melainkan support kegiatan saja. Kalau ada kegiatan dibuatkan SPJ," kata Imam.