Giring PSI: Pemilih Anies Saat Pilkada Sedang Susah, Tapi Uang Mereka Dipakai Bayar Formula E
JAKARTA - Plt Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha mengritik Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang masih membayar commitment fee Formula E saat pandemi COVID-19 masih berlangsung.
Seperti diketahui, pada tahun 2019 Anies telah membayar hampir Rp1 triliun untuk commitment fee dan bank garansi. Pada tahun 2020, Anies memang tak menggelontorkan anggaran Formula E karena biaya commitment fee dialihkan untuk penanganan COVID-19.
Namun, ternyata Anies kembali membayar commitment fee sebesar 11 juta poundsterling atau sekitar Rp200 miliar tanggal 26 Februari 2021
Giring menganggap, pembayaran commitment fee tahun 2021 merupakan pengkhianatan kepada warga Jakarta, terutama mereka yang telah memilih Anies saat Pilkada 2017 lalu.
"Bayangkan warga DKI yang saat Pilkada lalu memilih pak Anies dan sekarang sedang kesusahan kehilangan pekerjaan dan kehilangan keluarga yang dicintai, Gubernur Anies malah memakai uang mereka untuk bermewah mewahan untuk acara balap mobil," kata Giring saat dihubungi, Selasa, 21 September.
Giring menganggap, kasus Formula E adalah contoh kebohongan Anies yang paling lugas selama memimpin Jakarta.
Baca juga:
- Nakes Korban KKB di Kiwirok Bantah dr Restu Pamanggi Pegang Senpi Saat Diserang Panah dan Sajam
- Polisi Tetapkan 3 Pegawai LP Jadi Tersangka Tragedi Kebakaran Lapas Tangerang yang Tewaskan Puluhan Napi
- Roy Suryo Ungkap Identitas Mazdjo Pray, Pernah Divonis Bersalah di PN Tangerang 2018 Silam
- Keras! Giring PSI Sebut Anies Baswedan Bukan Contoh Baik Atasi Krisis, Punya Rekam Jejak Pembohong
Anies, kata Giring, selalu menampakkan diri sebagai sosok yang peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi. Sayangnya, hal ini tidak terbukti dengan gelontoran rupiah yang dibelanjakan saat masa pandemi.
Giring menuturkan, hal inilah yang mendasari anggota Fraksi PSI DPRD DKI mengajukan usulan hak interpelasi kepada Anies. Ia menegaskan interpelasi bukan untuk menjatuhkan nama Anies secara politik.
"PSI tidak ingin menjatuhkan Gubernur Anies lewat hak Interpelasi, karena bertanya adalah hak yang konstitusional," ungkap Giring.
"Saya percaya masih ada niat baik dari partai partai lain di DPRD DKI Jakarta yang ingin mendukung hak interpelasi, karena ini mewakili pertanyaan masyarakat DKI Jakarta untuk apa uang rakyat triliunan dipakai untuk acara balap mobil," imbuhnya.