Krisis Kapal Selam Nuklir, PM Australia: Saya Tidak Menyesal untuk Kepentingan Nasional
JAKARTA - Australia pada Hari Minggu membela keputusannya untuk membatalkan pesanan multi-miliar dolar untuk kapal selam Prancis, beralih memilih kesepakatan alternatif dengan Amerika Serikat dan Inggris, dengan mengatakan pihaknya telah menyampaikan kekhawatirannya ke Paris beberapa bulan lalu.
Langkah Canberra membuat marah Paris, memicu krisis diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya yang menurut para analis, dapat merusak aliansi Amerika Serikat (AS) dengan Prancis dan Eropa. Ini juga membuat marah China, kekuatan besar yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik.
Amerika Serikat telah berusaha meredakan kemarahan di Prancis, sekutu NATO, dengan juru bicara Pemerintah Prancis mengatakan pada Hari Minggu, Presiden Emmanuel Macron akan melakukan panggilan dengan Presiden AS Joe Biden dalam beberapa hari ke depan.
Prancis diketahui memanggil pulang duta besarnya di Washington dan Canberra untuk konsultasi. Ini titik terendah hubungan kedua negara sejak 1995, ketika Australia memprotes keputusan Prancis untuk melanjutkan uji coba nuklir di Pasifik Selatan dan memanggil duta besarnya untuk konsultasi.
"Saya tidak menyesali keputusan untuk mengutamakan kepentingan nasional Australia," kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, mengutip Reuters Minggu 19 September.
PM Morrison mengatakan, dia memahami kekecewaan Prancis atas pembatalan pesanan pembangunan armada kapal selam senilai 40 miliar dolar AS pada tahun 2016, beralih dengan kapal selam nuklir lansiran AS, tetapi menegaskan kembali Australia harus selalu mengambil keputusan demi kepentingan terbaiknya.
"Ini adalah masalah yang saya angkat secara langsung beberapa bulan lalu dan kami terus membicarakan masalah itu, termasuk oleh menteri pertahanan dan lainnya," ungkap PM Morrison dalam sebuah pengarahan.
Di bawah kemitraan keamanan trilateral yang baru, Australia akan membangun setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi AS dan Inggris. Kesepakatan yang dibatalkan, dibuat dengan Grup Angkatan Laut Prancis pada 2016, adalah untuk armada kapal selam konvensional.
Baca juga:
- Kudeta Guinea: Afrika Barat Jatuhkan Sanksi Terhadap Junta Militer, Tuntut Transisi Pemerintahan dalam Enam Bulan
- Selain Uji Coba Penembakan Rudal, Korea Utara Perluas Fasilitas Pengayaan Uranium: Mampu Tampung 1.000 Sentrifugal
- Perketat Pencegahan COVID-19, Italia Negara Pertama di Eropa Wajibkan Green Pass untuk Seluruh Pekerja
- Sukses Tewaskan Pemimpin ISIS Sahel, Prancis Targetkan Kepala Sayap Al-Qaeda di Afrika Utara
Terpisah, juru bicara pemerintah Prancis Gabriel Attal mengatakan kepada BFM TV, Presiden Macron akan mencari 'klarifikasi' tentang pembatalan itu dalam pembicaraan dengan Presiden Biden. Diskusi kemudian perlu dilakukan mengenai klausul kontrak, terutama kompensasi untuk pihak Prancis.
Adapun Menteri Luar Negeri Inggris yang baru Liz Truss mengatakan, aliansi yang dibentuk menunjukkan komitmen Inggris terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik, sebutnya dalam sebuah artikel yang diterbitkan Hari Minggu.