Masih Lobi-lobi Fraksi Lain Ikut Interpelasi Formula E, PDIP: Ada Tanggapan Positif
JAKARTA - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menjelaskan progres lobi-lobi politik mereka kepada anggota fraksi lain untuk ikut mengusulkan hak interpelasi Formula E.
Gembong menuturkan, saat ini sudah ada tanggapan positif dari anggota fraksi lain soal usulan interpelasi. Namun, Gembong enggan membeberkan siapa nama anggota dewan tersebut.
"Progresnya baik. Hasil lobi-lobinya ada tanggapan positif dari teman-teman lain" kata Gembong saat dihubungi, Kamis, 16 September.
Namun, tak cukup sampai di situ. Gembong berharap, anggota DPRD fraksi lain yang ia singgung tersebut akan hadir dalam rapat paripurna penentuan interpelasi bisa diwujudkan atau tidak.
Sebab, saat ini baru 33 anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan PSI yang menandatangani surat usulan hak interpelasi. Sementara, jika ingin terwujud, DPRD mesti menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan berjalannya interpelasi.
Baca juga:
- Anies Terancam Digugat Jika Tak Lunasi Commitment Fee Formula E, PDIP: Lebih Bagus Digugat Saja
- Beda Suara dengan Wagub Riza, Gerindra Bilang Anggaran Formula E Bisa Dibiayai BUMN Bukan Swasta
- Ketika Anies Hingga Anak Buahnya Irit Bicara Saat Ditanya Soal Rencana Gelar Formula E
- Kewajiban Pembayaran Commitment Fee Formula E Selama 5 Tahun DKI dan Rencana Pelunasan dari Sponsor
Dalam rapat paripurna tersebut, anggota yang hadir harus memenuhi kuorum 50 persen + 1, atau sebanyak 54 dari total 106 anggota DPRD.
"Mudah-mudahan tanggapan positif itu tindak lanjutnya nanti bisa menyampaikan sikapnya dalam paripurna terhadap interpelasi itu. Mudah-mudahan saja ada teman kita dari fraksi lain yang mau bergabung," ungkap Gembong.
Sejauh ini, Gembong mengaku belum ada jadwal penentuan rapat paripurna pengesahan interpelasi. Sebab, sebelum paripurna digelar, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI terlebih dahulu menentukan jadwal rapat paripurna itu.
"Kan sekarang itu bola ada di pimpinan dewan. Artinya, pimpinan dewan tahapan berikutnya adalah menjadwalkan (paripurna) melalui Badan Musyawarah. Tinggal menunggu bamus," ujarnya.