Heboh Soal Data Bocor, Menkes Budi Akui Data Entry di Indonesia Masih Bermasalah
JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut proses pemasukan data atau data entry di Indonesia masih buruk. Sebab, dalam proses itu kerap terjadi kesalahan.
Pernyataan itu disampaikan ketika menanggapi persoalan beredarnya surat keterangan vaksinasi COVID-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Data entry kan Indonesia sering terjadi kesalahan, niatnya ke sana (perbaikan)," ucap Budi di Polda Metro Jaya, Jumat, 3 September.
Karena itu, Budi mengatakan perlu ada perbaikan sistem. Sebab, aplikasi PeduliLindungi digunakan oleh seluruh masyarakat untuk memeriksa status vaksinasi.
Terlebih, vakasinasi terlah menjadi syarat untuk masyarakat berkegiatan. Misalnya di pusat perbelanjaan maupun bandara.
"Yang bisa mengakses adalah semua aplikasi-aplikasi yang ada di setiap aktivitas, misalnya check-in di airport, mau check-in ke mal atau mau masuk ke industri, kantor," tandas Budi.
Baca juga:
- Tenang! Menkes Budi Pastikan Data Pribadi Jokowi Sudah di Lockdown, Aplikasi PeduliLindungi Diperbaiki
- Data Pribadi Jokowi Bocor, Fadjroel Minta Langkah Khusus Lindungi Data Segera Dilakukan
- Diserang DPR, Kemenkes Klaim Data Pengguna eHAC Tidak Bocor
- Sekali Baca Memahami Masalah Data Pribadi: Penjelasan, Risiko hingga Siapa yang Menguasainya?
Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin menegaskan sudah menutup data pribadi pejabat negara. Penutupan ini merupakan tidak lanjut dari kebocoran surat keterangan vaksinasi COVID-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jadi memang yang pertama kami sampaikan tadi malam terinfo soal ini. Sekarang sudah dirapikan, data para pejabat ditutup," ucap Budi.
Sebenarnya, kata Budi, tak hanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jokowi yang terbesar. Beberapa data pejabat pun sudah beredar. Sehingga, dengan cepat ditutup agar tak disalahgunakan.
"Bukan hanya Presiden saja, ada pejabat lain yang tersebar NIK-nya. Itu akan kami tutup," kata Budi.