Jokowi Dipuji-Puji Koalisi, PKS: Kontras dengan Kritik Mural Rakyat

JAKARTA - Pujian partai koalisi terhadap Presiden Joko Widodo terhadap penanganan pandemi COVID-19 disoroti anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher. Menurutnya, pemerintah jangan terlena dengan pujian bahwa penanganan pandemi sudah on the track

“Harus dianalisa dulu semua core  indikator penanganan pandemi, benarkah statistiknya sudah membaik? Bahaya jika pemerintah sampai terlena dengan  pujian yang tidak berdasarkan data valid.  Ini bisa mengaburkan kondisi sebenarnya," ujar Netty kepada wartawan, Senin, 30 Agustus.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu mengingatkan, meski kasus harian COVID-19 sudah menunjukkan penurunan, namun Indonesia masih berada di masa krisis pandemi. Di mana pada sektor kesehatan kasus COVID-19 masih tinggi dan positivity rate masih di atas standar WHO. 

"Kita juga pernah jadi juara kematian akibat COVID-19 di dunia. Distribusi vaksin belum merata dan target harian vaksinasi sering meleset. Bahkan terjadi kasus salah sasaran penggunaan booster vaksin untuk nakes oleh sejumlah pejabat dan kelompok lain yang tidak berhak," jelasnya. 

Selain itu, menurut Netty, pencairan insentif nakes dan pembayaran klaim rumah sakit juga masih bermasalah. Bahkan, kata dia, sejumlah daerah masih berada pada zona merah atau PPKM Level 4. 

 

"Jadi pujian keberhasilan penanganan pandemi berdasarkan indikator apa?" tanyanya. 

Ketua DPP PKS itu juga menilai, pujian oleh tokoh-tokoh politik yang hadir dalam pertemuan Rabu, 25 Agustus lalu, kontras dengan fakta di lapangan. Terlebih, banyak mural yang mewakili jeritan hati rakyat.

 

“Rakyat banyak yang gelisah, susah dan tidak tahu harus berbuat apa. Jumlah penganguran dan PHK meningkat, angka kemiskinan bertambah, usaha rakyat banyak yang tutup atau kembang kempis, sementara bansos dengan jumlah kecil untuk rakyat pun dikorupsi," tegas Netty. 

 

Sangat disayangkan, kata Netty, di saat rakyat mengekspresikan keresahannya melalui kritik mural, aparat pemerintah justru melakukan penghapusan.

 

"Pertanyaannya, kenapa kritik mural rakyat dihapus, tapi puja-puji yang minim data itu justru dipublikasikan luas di media," kata legislator Jawa Barat itu. 

Karena itu, Netty menegaskan, bahwa sudah saatnya pemerintah fokus penanganan COVID-19 dan jangan sampai terbuai pujian. Dia meminta, pemerintah memastikan semua sektor berkolaborasi mengendalikan pandemi dengan standar yang sama. 

 

"Jangan sampai di satu sisi dilakukan pengetatan, sementara di sisi lain masih ada program spesialisasi kementerian dan lembaga yang mensyaratkan kehadiran sejumlah peserta," kata Netty. 

Netty berharap, pemerintah tidak menutup telinga atas kritik dari rakyat atau dari siapa pun. Sebab, kata dia, tujuan kritik itu untuk memperbaiki kinerja pemerintah guna menyelamatkan rakyat. 

 

"Jadi jangan dianggap angin lalu atau bahkan disebut sebagai upaya memperkeruh keadaan. Kita semua cinta Indonesia dan ingin bangsa ini berhasil melewati krisis," tandas Netty.