Jokowi Targetkan Dividen BUMN Rp35,6 Triliun di 2022, Erick Thohir Usulkan PMN Rp72,45 Triliun
JAKARTA - Pemerintah menargetkan dividen BUMN dapat mencapai Rp35,6 triliun pada 2022. Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, pendapatan Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp35,6 triliun tersebut terdiri atas bagian pemerintah atas laba BUMN Perbankan Rp19,63 triliun dan bagian pemerintah atas laba BUMN nonperbankan sebesar Rp15,97 triliun.
"Pendapatan KND ini tumbuh 18,6 persen dibandingkan outlook pada 2021. Peningkatan ini telah memperhitungkan kinerja BUMN pada 2021 dan perbaikan portofolio BUMN melalui restrukturisasi korporasi," demikian disampaikan Jokowi dalam Nota Keuangan, dikutip Rabu 18 Agustus.
Proyeksi itu diambil dari perkiraan pendapatan dari dividen BUMN pada 2021 yang sebesar Rp30 triliun, alias turun 32,73 persen dibanding realisasi dividen BUMN pada 2020 yang senilai Rp44,6 triliun. Padahal sebelum pandemi COVID-19 atau pada 2019, dividen BUMN bisa menembus angka Rp50,6 triliun.
Kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dividen BUMN dalam tahun 2022 yakni melalui penataan dan penyehatan serta perbaikan perencanaan strategis pengembangan BUMN seperti restrukturisasi, merger, holding, atau aksi-aksi korporasi/pemegang saham lainnya.
Kebijakan dalam penentuan besaran dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas BUMN, kemampuan kas dan likuiditas perusahaan, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan covenant, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan.
Baca juga:
- BUMN Dapat Triliunan PMN, Erick Thohir: Untuk Pembangunan Ekonomi Pasca COVID-19
- Ingin Naik Kelas, Erick Thohir Instruksikan BUMN Bantu Nelayan Mulai dari Modal, BBM Sampai Distribusi
- Jokowi Turunkan Defisit APBN Jadi Rp868 Trilliun di Tahun Depan
- Jokowi Alokasikan Rp255,3 Triliun untuk Kesehatan Pada 2022, INDEF: Ini Penting, Semoga Mudah Diterjemahkan
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 sebesar Rp72,45 triliun untuk 12 perusahaan pelat merah.
Sekitar 80,7 persen di antaranya merupakan penugasan dan 6,9 persen untuk restrukturisasi. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp38,5 triliun untuk PMN kepada BUMN klaster infrastruktur.
"Kalau dibilang timing-nya enggak tepat, saya setuju. Tapi ini harus jalan, karena sudah mau selesai, bukan sesuatu yang baru," kata Erick.
Kementerian BUMN mencatat kontribusi BUMN dalam 10 tahun terakhir mencapai sekitar Rp3.200 triliun yang mencakup setoran pajak, PNBP, dan dividen.