Vaksin COVID-19 Jadi Syarat Masuk Mal, Ganjar Pranowo: Tidak Adil, Banyak Masyarakat Belum Divaksin
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menilai, syarat pengunjung masuk pusat perbelanjaan moderen atau mal sudah harus menerima vaksin COVID-19 sebagai sesuatu yang tidak adil.
"Sebenarnya aturan itu gak fair, karena masih banyak masyarakat yang belum divaksin sampai sekarang, maka tugas pemerintah sekarang adalah segera menyiapkan vaksin lebih banyak agar bisa mempercepat," katanya di Semarang, seperti mengutip Antara, Rabu 11 Agustus.
Ganjar mengaku terus berupaya melakukan percepatan vaksinasi di Jateng dengan cara meminta tambahan alokasi vaksin dari pemerintah pusat.
Untuk memenuhi target vaksinasi selesai pada Desember 2021, lanjut Ganjar, Jateng membutuhkan vaksin 2,4 juta per minggu, namun kiriman vaksin dari pemerintah pusat sampai saat ini hanya 600 ribu sampai 700 ribu.
Dengan alokasi vaksin lebih banyak untuk Jateng, Ganjar berharap semakin banyak masyarakat yang bisa beraktifitas normal, termasuk berkunjung ke mal.
"Dan mereka juga bisa memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan yang sudah divaksin. Jangan ada yang dibedakan," tegasnya.
Kendati demikian, dirinya meminta masyarakat bersabar untuk sementara waktu, sebab pembukaan mal saat ini baru tahap uji coba di beberapa kota di Indonesia.
"Ini baru uji coba, jadi terpaksa kita menerima dulu kondisi ini. Apapun yang terjadi, pemerintah punya keinginan kuat untuk membantu meningkatkan kembali ekonomi dan masyarakat bisa kembali beraktivitas," tandasnya.
Baca juga:
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum berencana menjadikan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai salah satu syarat masyarakat dalam bepergian.
"Belum, kami belum sampai ke sana. Kalau semua harus pakai syarat vaksin, sementara vaksinasi belum tinggi, maka saya rasa itu gak adil. Wong belum divaksin kok, yang divaksin masih sedikit," kata Ganjar Senin lalu.
Menurut Ganjar, pemberian kelonggaran bagi orang yang sudah divaksin untuk bepergian itu kurang tepat karena mencederai rasa keadilan di masyarakat.
"Lalu seolah-olah, mereka yang sudah divaksin mendapat prioritas pertama untuk klayapan, kan gak enak kita sama rakyat," pungkasnya.