Pemkot Kendari Siapkan Bantuan Rp300 Ribu Bagi Nelayan dan Karyawan Terkena PHK
KENDARI - Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menyiapkan bantuan Rp300.000 per orang kepada nelayan, tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pelaku UMKM sebagai dampak PPKM level 3.
Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan bantuan tersebut bersumber dari pemda setempat dan akan diberikan kepada orang yang benar-benar terdampak COVID-19.
"Kita akan salurkan sebesar Rp300 ribu per orang, karena ini kita bicara individu, bukan bicara perusahaannya, tetapi kita bicara individu orang per orang," katanya dikutip Antara, Rabu, 28 Juli.
Saat ini Pemkot Kendari melakukan pendataan terhadap mereka yang benar-benar terdampak PPKM mikro sebagai upaya mengendalikan penyebaran COVID-19.
"Sementara sedang kita data. Data base kita kurang lebih ada 8 ribu kemarin yang terdampak. Tapi, kita update dulu sampai hari Jumat (30/7/2021)," tutur Sulkarnain.
Dalam proses pendataan, pemerintah setempat memastikan orang yang menerima benar-benar ada dan bukan fiktif serta memastikan orang yang yang diberi bantuan memiliki nomor rekening Bank Sultra.
Baca juga:
- Jaksa: Perbuatan Juliari Korupsi Sangat Tercela, Ironi di tengah Masyarakat Terdampak COVID-19
- Panglima TNI Marah Anggota AU Injak Kepala Warga Difabel, Perintahkan Danlanud-Dansatpom Merauke Dicopot
- Minta Fasilitas Isoman Hotel Bintang 3 Dibatalkan, Anggota DPR: Lebih Baik Anggarannya Untuk Bansos dan Sembako
- Namanya Disebut di Persidangan, Lili Pintauli Tetap Ikut Tangani Kasus Suap Tanjungbalai
Wali Kota mengatakan setelah pendataan rampung, maka penyaluran akan dilakukan pada Senin (1/8/2021) di mana penyalurannya melalui rekening Bank Sultra sehingga tidak lagi mengumpulkan banyak orang demi mencegah penyebaran COVID-19.
"Insyallah Senin (1/8) kita akan salurkan. Karena yang lalu kan kita sudah punya data mereka sudah punya rekening di Bank Sultra. Jadi, ini tidak perlu kumpul orang lagi karena, karena sudah masuk di rekening," jelasnya.
Wali Kota juga mengatakan dalam penyalurannya akan dilakukan secara transparan dengan menyediakan website sehingga masyarakat bisa memantau bawa yang menerima itu betul-betul sesuai dengan kriteria dan memang yang berhak untuk menerimanya.
"Yang jelas bukan berapa jumlah yang kita siapkan, tetapi berapa kebutuhannya itu yang kemudian kita coba penuhi. Ini tidak bicara berapa anggarannya, tetapi berapa jumlah penerimanya, itu yang paling penting," kata Sulkarnain.