2.313 Pasien Meninggal saat Isoman, DPR: Perlu Sinkronisasi Data Pemerintah dan Data LaporCovid-19
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, menyoroti temuan tim LaporCovid-19 yang mencatat 2.313 pasien isolasi mandiri meninggal dunia di luar rumah sakit.
Menurutnya, temuan ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam penanganan orang yang terpapar COVID-19. Apalagi, kata dia, data yang disampaikan tersebut bisa saja berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah.
Kelemahan itu di antaranya, rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak mampu menampung semua yang terpapar. Terbukti, banyaknya pasien COVID-19 dirawat di luar rumah sakit.
"Yang meninggal saja kan jumlahnya mencapai 2.313. Pasti jumlah yang isoman berkali-kali lipat dari jumlah itu. Kebanyakan dari mereka itu memilih isoman karena tidak tertampung di rumah-rumah sakit dan faskes-faskes yang ada," ujar Saleh kepada VOI, Jumat, 23 Juli.
Kedua, fenomena ini juga menunjukkan keterbatasan tenaga medis yang tersedia. Buktinya, kata saleh, LaporCovid-19 menjelaskan bahwa mereka yang isoman tersebut tidak pernah didatangi atau dihubungi pihak tenaga medis. Bisa jadi, karena tenaga medis yang ada terkonsentrasi di rumah-rumah sakit dan faskes-faskes.
"Kita sangat sedih melihat fakta ini. Sebab, mereka yang mendapat perhatian dan pengobatan serius pun banyak yang tidak bisa tertolong. Apalagi yang tidak diperhatikan dan tidak menerima pengobatan yang memadai," ungkap Ketua Fraksi PAN DPR itu.
Ketiga, data yang disampaikan ini menunjukkan adanya kelemahan dari sisi pendataan. Artinya, petugas yang semestinya mendata tidak mampu menjangkau semua yang terpapar.
Baca juga:
- Puluhan Hotel Pasang Bendera Putih Emotikon Menangis, Sandiaga Tegaskan Penyelamatan Pariwisata
- Divonis 5 Tahun Penjara Terkait Suap Benur, Edhy Prabowo Ajukan Banding
- 1.214 Warga Isoman Meninggal Dunia, Wagub DKI: Kita Cek, Semoga Tidak Sebesar Itu
- Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK Novel Baswedan Dkk, Dewas KPK Lepas Tangan
Hal ini menurut Saleh, tentu sangat menyulitkan dalam memetakan zonasi tingkat keterpaparan suatu daerah tertentu. Padahal, pemetaan tersebut sangat penting.
"Dari situ bisa dirumuskan kebijakan terbaik yang mesti diambil dalam skala daerah tertentu. Tanpa pemetaan, tidak jelas arah penanganan yang dilakukan," tegas anggota komisi yang membidangi masalah kesehatan itu.
Atas laporan ini, Saleh mendesak pemerintah untuk memberikan tanggapan dan respon, termasuk langkah-langkah yang akan diambil dalam menyikapi hal tersebut.
Jika memungkinkan, sambung Saleh, perlu dilakukan sinkronisasi data antara yang dimiliki pemerintah dan yang dirilis LaporCovid-19.
"Kita apresiasi apa yang telah dilakukan LaporCovid-19. Semoga saja, apa yang disampaikan tersebut bisa ditindaklanjuti pemerintah. Targetnya, seluruh anggota masyarakat bisa memiliki akses penuh terhadap pelayanan kesehatan," tandas legislator dapil Sumatera Utara II itu.