Faisal Basri: Stimulus Rp152 Triliun untuk BUMN Terlalu Jumbo
JAKARTA - Upaya pemerintah mengucurkan dana ke badan usaha milik negara (BUMN) melalui stimulus senilai Rp152 triliun dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai terlalu besar. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, besaran stimulus yang digelontorkan pemerintah dalam APBN untuk perusahaan pelat merah lebih besar dibandingkan PEN untuk UMKM.
"Padahal, sektor yang paling terdampak selama pagebluk COVID-19 adalah UMKM. Stimulus untuk BUMN ini terlalu jumbo," kata Faisal dalam sebuah diskusi virtual, Senin 1 Juni.
Faisal memaparkan, dari anggaran sebesar Rp152 triliun untuk BUMN tersebut, Rp25,27 triliun digelontorkan untuk lima perusahaan pelat merah dalam bentuk dana penyertaan modal pemerintah (PMN), di antaranya PLN, Hutama Karya, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Permodalan Nasional Madani, dan Pengembangan Pariwisata Indonesia.
Sekitar Rp94 triliun lainnya diberikan sebagai bentuk pembayaran kompensasi untuk Pertamina, PLN, dan Bulog. Selanjutnya, dana talangan investasi senilai Rp32 triliun diberikan kepada Bulog, Garuda Indonesia, PTPN, PT Kereta Api Indonesia, Krakatau Steel, dan Perum Perumnas dengan besaran yang bervariasi.
Faisal pun mempertanyakan tentang dana talangan ini. Ia curiga dana tersebut akan dipakai untuk membayar utang-utang perusahaan BUMN yang hampir jatuh tempo.
"Misalnya Garuda Indonesia yang tenggat pembayaran utangnya senilai 500 juta dolar AS jatuh pada Juni ini. Belum lagi proyek-proyek Hutama Karya yang sarat kepentingan. Ini konsekuensi buruknya praktik fiskal," kata Faisal.
Lebih lanjut Faisal menegaskan, gelontoran dana untuk BUMN yang disebutkan di atas, tidak semuanya berkaitan dengan pencegahan COVID-19. Ia pun menyayangkan kebijakan pemerintah yang tidak terlalu memfokuskan pada sektor yang paling terimbas.
"Selain UMKM, sektor pertanian untuk subsektor tanaman pangan mengalami pukulan lantaran pertumbuhannya minus 10,31 persen. Di tahun 2019 pertumbuhan tanaman pangan tercatat minus 1,68 persen dibanding di 2018 sebesar yang tumbuh 1,46 persen. Bantuan hanya diberikan pada buruh tani sementara untuk sub sektor tanaman pangan sendiri tidak sepeserpun ada anggaran dialokasikan," pungkas Faisal.
Baca juga:
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan soal suntikan dana dari pemerintah sebesar Rp152 triliun ke sejumlah perusahaan pelat merah yang dianggap terdampak pagebluk COVID-19. Erick membenarkan bahwa sebagian besar dana tersebut merupakan pembayaran kompensasi kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) terkait subsidi BBM dan Listrik.
Dengan adanya pembayaran kompensasi tersebut, kata dia, keuangan kedua perusahaan bisa terbantu di tengah pagebluk COVID-19. Sementara sebagian kecil dari stimulus adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan digunakan untuk menjalankan proyek strategis nasional (PSN).
"Misalnya, dalam pembangunan Tol Trans Sumatera yang dikerjakan PT Hutama Karya. PSN harus tetap jalan, supaya ekonomi tetap tumbuh," kata Erick.
Erick memaparkan, rincian dari dana stimulus pemerintah ke perusahaan BUMN terbagi menjadi tiga skenario, yakni PMN, pembayaran kompensasi dan dana talangan.
Pembayaran kompensasi adalah yang nilainya paling besar, dan diberikan kepada tujuh BUMN dengan total Rp108,48 triliun. PT PLN (Persero) mendapatkan Rp49,46 triliun, BUMN Karya Rp12,16 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Rp300 miliar, dan PT Kimia Farma (Persero) Rp1 triliun. Kemudian, Perum Bulog Rp560 miliar, PT Pertamina (Persero) Rp40 triliun, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp6 triliun.
Untuk PMN, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp22,27 triliun di 2020. PMN tersebut diberikan kepada empat BUMN. Pertama, PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp7,5 triliun untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. Kedua, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mendapatkan Rp1,5 triliun untik pembiayaan kredit UMKM.
Ketiga, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6 triliun untuk penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dan UMKM. Keempat, PT Indonesia Tourism Development Coporation (ITCD) sebanyak Rp500 miliar untuk pengembangan kawasan wisata Mandalika dan persiapan MotoGP 2021.