Dituntut 14 Tahun Penjara, WN Italia Terdakwa Korupsi Aset Manggarai Barat Divonis Bebas
KUPANG - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Nusa Tenggara Timur, memvonis bebas dua terdakwa warga negara Italia dalam kasus korupsi pengalihan aset tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang merugikan negara Rp1,3 triliun.
Kedua terdakwa warga negara Italia bernama Masimiliano De Reviziis dan Mizardo Fabio itu dibebaskan dari semua dakwaan dalam perkara dugaan korupsi pengalihan aset tanah seluas 30 hektare milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.
Putusan bebas terhadap dua warga negara Italia itu dibacakan Ketua Majelis Hakim, Fransiska Paula Nino didampingi dua hakim anggota Nggilu Liwar Awang dan Gustaf Marpaung dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kupang.
Dilansir Antara, Rabu, 7 Juli, kedua terdakwa mengikuti sidang pembacaan putusan secara virtual dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Kupang.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTT sebelumnya menuntut terdakwa Masimiliano De Reviziis dengan hukuman selama 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp 7.014.000.000 atau subsider 7 tahun penjara.
Sedangkan terdakwa Mizardo Fabio dituntut 13 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp5.529.000.000 subsideer 6,5 bulan penjara.
Baca juga:
- Gila! COVID-19 Per 7 Juli Pecah Rekor Lagi: 34.379 Kasus Baru, Meninggal Tembus 1.040
- Ngeyel Beroperasi di Masa PPKM Darurat, Dirut hingga Manajer Perusahaan di Jakarta Jadi Tersangka
- DKI Buka Layanan Vaksinasi Pakai Sinovac di Stasiun MRT Asean, Catat Tanggalnya
- Aksi Anies Baswedan Setop Pekerja di Daan Mogot: Telepon Bos Kamu Bilang Disuruh Gubernur di Rumah Saja
Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herry C. Franklin langsung menyatakan mengambil langkah hukum dengan melakukan kasasi terhadap putusan majelis hakim yang membebaskan dua warga Italia itu.