PPKM Darurat, KPK Batal Undang Kemenkeu Jalani Program Penguatan Integritas
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal mengundang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menjalankan program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas atau PAKU Integritas yang sudah diagendakan sebelumnya.
Pembatalan ini dilakukan menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa-Bali. Kebijakan ini diambil setelah terjadi peningkatan kasus COVID-19 secara signifikan belakangan ini.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan sebenarnya komisi antirasuah akan mengundang kementerian yang dipimpin Sri Mulyani tersebut pada Rabu, 7 Juli mendatang. Tapi, hal tersebut dibatalkan dan akan dilaksanakan saat pembatasan darurat tersebut dinyatakan selesai.
"Jadwal kegiatan PAKU Integritas yang berikutnya adalah dengan Kementerian Keuangan pada 7 Juli 2021. Dengan pemberlakuan PPKM Darurat maka jadwal kegiatan PAKU Integritas ditunda," kata Ipi kepada wartawan, Senin, 5 Juli.
"Dan akan dilanjutkan kembali setelah PPKM Darurat," imbuhnya.
Program ini merupakan kegiatan pembekalan antikorupsi bagi para penyelenggara negara bersama pasangan suami maupun istri. Hal ini bertujuan untuk membangun integritas para penyelenggara negara termasuk kesadaran dari orang terdekat.
Sejumlah kementerian telah menjalankan kegiatan pencegahan ini. Salah satunya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Baca juga:
- Kita Semua Harus Bantu Petugas, Berapa Pun Personel Dikerahkan Awasi PPKM Darurat Tak Akan Berguna Jika Masyarakat Bandel
- Besok Batas Akhir, Kajari Jakpus Belum Tahu Sikap JPU Soal Diskon Hukuman Eks Jaksa Pinangki
- Fatwa MUI: Timbun Oksigen hingga Bahan Pokok Haram Hukumnya!
- Di Rumah Saja, Jangan Ngeyel, Pintu Tol Gadog Arah Puncak Ditutup
Saat itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk mengikuti program ini didampingi oleh istrinya serta pejabat lain di kementeriannya.
"Kami di KPK mengundang kalau dia pejabatnya bapak-bapak, kita undang ibu-ibunya. Karena kami ingin mendorong apa pencegahan dan pendidikan korupsi itu berbasis keluarga," kata Alex dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Dia mengatakan, para istri dari pejabat tersebut diminta melakukan pengawalan kepada suami dan pembinaan terhadap anak-anak di rumahnya untuk mencegah korupsi. Selanjutnya, di akhir acara, istri yang hadir termasuk istri Menteri KKP diminta memakaikan jaket ke suaminya.
"Kita minta pasangan itu memakaikan jaket dipakai oleh Pak Dirjen, Pak Menteri (KKP, red) untuk membisikkan sambil mengenakan jaket itu, 'pak, jangan korupsi ya ingat keluarga di rumah beri, contoh yang baik untuk anak-anak'," ungkapnya.