Jangan Jemawa Meski Angka Kasus COVID-19 di Jakarta Menurun
JAKARTA - Ketua Tim Pakar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta sedang menurun. Data ini, kata dia, berasal dari data peta risiko yang dimiliki oleh Gugus Tugas.
Meski menurun, namun Jakarta tetap diminta untuk bersiaga dengan adanya kemungkinan gelombang kedua setelah adanya masyarakat yang kembali dari kampung halaman.
"Jakarta sudah mulai turun. Namun, kalau para pemudik yang ngotot mudik kembali ke Jakarta dan membawa penyakit, itu bisa-bisa menjadi second wave (gelombang kedua)," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan di akun BNPB, Selasa, 26 Mei.
Jika DKI menurun, Wiku justru menyatakan hal sebaliknya untuk wilayah Jawa Timur. Kata dia, di Jawa Timur angka penyebaran COVID-19 malah sedang naik-naiknya. Sehingga dia meminta, hal ini bisa segera di atasi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajarannya sehingga angka bisa kembali menurun.
Dalam konferensi pers tersebut, Wiku juga mengatakan jika saat ini Gugus Tugas terus melihat gambaran penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia melalui peta risiko. Peta ini, diperoleh dari data yang masuk dari berbagai laboratorium setiap harinya.
Baca juga:
Peta ini, kata dia, bisa menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan di wilayah mereka. Misalnya, untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun melonggarkan atau mencabut kebijakan tersebut.
Selain itu, peta ini juga bisa menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpergian dengan tenang. Caranya adalah dengan mengunduh aplikasi Bersatu Lawan COVID di Playstore untuk Android dan Appstore untuk iOS. Dalam aplikasi ini, masyarakat juga bisa membantu Gugus Tugas untuk memetakan risiko di sekitarnya.
"Kalau masyarakat berpartisipasi mengisinya, kita bisa menggambarkan peta risiko yang ada di sekitar kita," ungkapnya.
Selain itu, masyarakat yang sering berpergian juga diharuskan untuk mengunduh aplikasi ini. Apalagi untuk warga non-KTP Jabodetabek. Tujuannya, agar ketika mereka datang ke Jakarta bisa segera menunjukkan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM) di perbatasan kota. Sehingga, proses pemeriksaan bisa lebih cepat karena hanya perlu menunjukkan QR code yang kemudian diperiksa petugas.
"Dengan begitu kita bisa terhubung kepada sistem ini, kita bisa tahu peta risiko, kita bisa menjelaskan tentang kalau punya gejala, bisa konsultasi di situ," ungkapnya.
Tiga aspek daerah siap lakukan aktivitas sosial dan ekonomi
Wiku juga menjelaskan, aspek apa saja yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk kembali siap memulai aktivitas sosial ekonomi yang terputus di tengah pandemi COVID-19. Kata dia, berdasarkan rekomendasi World Health Organization (WHO) ada tiga aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu aspek epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan layanan kesehatan.
Dalam aspek epidemologi, kata dia, suatu wilayah dinyatakan mengalami kemajuan jika terdapat penurunan jumlah kasus positif, jumlah pasien dirawat, jumlah pasien dalam pengawasan, dan jumlah orang dalam pengawasan sebanyak 50 persen. Jumlah kasus COVID-19 yang meninggal juga harus turun meski jumlah tidak baku harus 50 persen.
Selanjutnya, aspek epidemologi ini harus diikuti dengan peningkatan surveilans kesehatan masyarakat, atau meningkatnya jumlah spesimen yang diperiksa.
"Jadi banyak diperiksa laboratorium tapi banyak yang negatif. Jangan sampai jumlah diperiksanya sedikit, terus kelihatannya turun. Kalau enggak diperiksa kan lama-lama nol. Jadi pemeriksaan naik, hasil positif harus kecil di bawah lima persen," tegas Wiku.
Sementara terkait layanan kesehatan, kata Wiku, pemerintah daerah harus menghitung betul soal ketersediaan jumlah tempat tidur yang ada untuk merawat pasien COVID-19. Dia tak menampik, saat ini, Gugus Tugas COVID-19 memang belum mendata dengan baik, sehingga dia meminta partisipasi dari pemerintah daerah agar mereka mampu memperbaiki data yang ada.
"Aspek pelayanan kesehatan ini memang belum terkumpul baik. Perlu partisipasi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan," pungkasnya.