Peta Baru Nepal Mencakup Daerah yang Sengketa dengan India
JAKARTA - Nepal menerbitkan peta baru yang mencakup hamparan kecil tanah yang disengketakan. Penerbitan peta baru tersebut memperkuat sikapnya dalam perselisihan selama puluhan tahun atas wilayah tersebut dengan India yang menolak langkah pembaruan peta.
Dilansir dari Reuters, Kamis 21 Mei, Perdana Menteri (PM) Nepal KP Sharma Oli berada di bawah tekanan kuat dari kelompok mahasiswa dan anggota parlemen untuk mengeluarkan peta baru sejak India membuka jalan sepanjang 80 km. Jalan yang dibuka India tersebut menghubungkan negara bagian utara Uttarakhand dengan Lipulekh di perbatasan dengan Tibet yang merupakan daerah kontroversial.
"Nepal akan memulai dialog dengan India secara bersamaan untuk menyelesaikan masalah perbatasan melalui jalur diplomatik," kata Menteri Hukum Nepal Shiva Maya Tumbahangphe.
Nepal mengklaim wilayah itu berdasarkan perjanjian 1816 dengan East India Company yang menetapkan Kali sebagai batas baratnya dengan India dan mengatakan tanah yang terletak di sebelah timur sungai adalah wilayahnya. Para pejabat Nepal mengatakan ukuran persis wilayah itu masih dalam perhitungan.
Baca juga:
Peta baru yang menunjukkan sebidang tanah, termasuk daerah-daerah seperti Limpiyadhura, Lipulekh dan Kalapani, menonjol keluar dari ujung barat laut Nepal. Peta baru tersebut diumumkan oleh Menteri Manajemen Pertanahan Padma Aryal yang mengatakan kesempatan itu "secara historis menyenangkan" untuk Nepal dan masyarakatnya.
India dan Nepal sama-sama menunjukkan Kalapani dan Lipulekh di peta politik mereka, tetapi Nepal sebelumnya tidak menunjukkan Limpiyadhura. Area tersebut dianggap penting karena merupakan tempat perbatasan Nepal dan India yang dekat dengan China. Dengan menambahkan tanah yang disengketakan yang saat ini ditempati oleh India, total wilayah Nepal telah meningkat dari 147.181 kilometer persegi menjadi 147.516 kilometer persegi, menurut otoritas Nepal.
"Itu adalah masalah pertikaian ketika Nepal pertama kali menggambar petanya pada 1970-an, tetapi diputuskan bahwa wilayah Limpiyadhura akan ditarik setelah diskusi dengan India," kata pakar perbatasan Buddhi Narayan Shrestha.
Tetapi India, yang mengatakan tanah itu adalah wilayahnya, menolak 'tindakan sepihak' Nepal dengan mengatakan itu tidak didasarkan pada fakta dan bukti sejarah.
"Hal tersebut bertentangan dengan pemahaman bilateral untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang luar biasa melalui dialog diplomatik. Pembesaran klaim teritorial artifisial seperti itu tidak akan diterima oleh India," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Srivastava dalam sebuah pernyataan.
India telah menempatkan pos keamanan di daerah itu sejak perang perbatasannya dengan China pada 1962.
Pejabat Nepal mengatakan peta baru akan dicetak di buku teks sekolah, perguruan tinggi, dan dokumen resmi serta akan digunakan untuk semua keperluan administrasi.