Update COVID-19 per 20 Mei: Jumlah Kasus Positif Terbanyak Hingga Skenario Pemerintah
JAKARTA - Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (Yuri) memaparkan data semantara penambahan kasus per Rabu, 20 Mei yang terus mengalami peningkatan. Sebanyak 693 orang positif terjangkit COVID-19, sehingga total keseluruhan mencapai 19.189 pasien.
Penambahan jumlah kasus konfirmasi positif merupakan hasil pemeriksaan spesimen dengan metode cairan liur (swab) menggunakan mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) dan tes molekuler cepat (TCM). Sekitar 211.883 spesimen sudah diperiksa dari 154.139 orang.
Dari pemeriksaan itu pula, didapati kasus negatif atau sembuh bertambah 108 kasus. Sehingga, total keseluruhannya mencapai 4.575 orang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Kemudian, kasus meninggal juga bertambah 21 orang dengan total 1.242 pasien yang gugur akibat terjangkit COVID-19
Serupa, untuk kasus orang dalam pemantauan (ODP) jumlahnya mencapai 44.703 orang. Sedangkan, untuk pasien dalam pengawasan (PDP) mencapai 11.705 orang.
Jumlah kasus positif yang hampir diangka 700 orang itu bukan berarti pemerintah berpangku tangan. Segala upaya telah dilakukan tanpa ada yang mengarah kepada mengendurkan PSBB sebagai langkah pencegahan COVID-19.
Pemerintah saat ini sedang melakukan berbagai macam kajian dan skenario terkait relaksasi PSBB dalam melawan penyebaran COVID-19. Nantinya, pemerintah akan mengembangkan dan menerapkannya ketika kondisi pandemi COVID-19 sudah bisa dikendalikan.
Tapi untuk menerapkannya pun terbentur kendala. Sebab, di berbagai daerah memiliki aturan yang berbeda pula. Sehingga, membutuhkan waktu untuk membahasnya lebih dalam agar tidak terjadi kesalahan saat penerpaan.
"Kami sedang melakukan kajian ini, karena problem dari setiap daerah tidak sama. Oleh karena itu dibutuhkan kajian data yang komprehensif oleh semua pihak dan ini sekarang yang sedang disusun oleh pemerintah," ucap Yuri di Graha BNPB, Rabu, 20 Mei.
Untuk itu, kata Yuri, masyarakat juga jangan berpikiran negatif soal relaksasi. Sebab, jika pemerintah tak melakukan kanjian dan lain-lainnya, maka, yang terjadi hanyalah penularan-penularan baru.
"Kalau kemudian relaksasi ini tidak terukur maka yang terjadi adalah penularan-penularan baru akibat ada perasaan merasa sudah tidak perlu pakai masker, merasa sudah tidak perlu lagi menjaga jara, merasa untuk tidak perlu lagi menjaga kerumunan," papar Yuri.
Bahkan, dampak yang terburuk jika masyarakat tak mengedepankan protokol kesehatan yakni, semakin tak terkontrolnya penyebaran dan mempersulit proses penyembuhan.
"Jika ini dilakukan maka penularan akan semakin banyak, kasus positif yang kita dapatkan akan semakin banyak, dan ini akan semakin menyulitkan kita," pungkas Yuri.