Jusuf Kalla Klaim Pernah Larang Jokowi Jadi Capres dalam Sejarah Hari Ini, 25 Mei 2014

JAKARTA – Sejarah hari ini, 12 tahun yang lalu, 25 Mei 2014, tokoh politik, Jusuf Kalla (JK) klaim pernah larang Joko Widodo (Jokowi) yang notabene Gubernur DKI Jakarta jadi calon presiden (capres). Narasi itu diungkap JK karena dulu Jokowi baru dua bulan dilantik jadi Gubernur Jakarta dan sudah ada dorongan maju Pilpres 2014.

Sebelumnya, Jokowi dikenal sebagai politikus ulung. Narasi itu hadir karena Jokowi tak pernah kalah dalam kontestasi politik. Popularitasnya tinggi. Ia mampu jadi Wali Kota Surakarta. Ia juga mampu menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Tiada yang meragukan kehebatan Jokowi dalam kontestasi politik. Ia dikenal sebagai politikus yang selalu mampu menarik perhatian masyarakat. Narasi itu dibuktikan kala Jokowi ingin menjadi Wali Kota Surakarta.

Kondisi itu membawanya memimpin Surakarta dua periode 2005-2012. Kepemimpinannya pun dikenang dan diikuti oleh pemimpin lain. Semuanya karena Jokowi dianggap pandai dalam belanja masalah dan membuat kebijakan.

Jokowi menggunakan gebrakan blusukan. Ajian keluar masuk kampung itu membuat Jokowi memahami segala macam masalah yang dialami oleh masyarakat. Hasilnya ia mampu merumuskan berbagai bentuk kebijakan yang pro rakyat.

Keberhasilan Jokowi memimpin Surakarta membuatnya menatap mimpi baru. Ia didukung banyak pihak untuk segera menggapai keinginan merebut posisi pemimpin Ibu Kota Jakarta. Narasi itu disambut positif oleh partai tempatnya bernaung, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Jokowi pun diberikan restu maju sebagai cagub bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan menang pada 2012. Kepemimpinan Jokowi di DKI Jakarta kemudian mendapatkan sambutan positif. Segala macam gerak-gerik Jokowi mendapatkan perhatian dari awak media.

Kondisi itu membuat popularitas Jokowi meningkat tajam. Wacana Jokowi maju dalam Pilpres 2014 pun muncul. Ia kemudian dipasangkan dengan Jusuf Kalla. Keduanya mengusung misi Revolusi Mental.

“Tema utama kampanye Jokowi-JK 2014 yang mengusung Revolusi Mental dapat diartikan bahwa pemerintahan menempatkan penduduk sebagai isu sentral pembangunan lima tahun ke depan Karena sesungguhnya, mental penduduklah yang diharapkar akan mengalami revolusi melalui berbagai intervensi kebijakan yang tepat. Peluncuran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidak hanya untuk mengangkat kualitas hidup penduduk miskin dan rentan, tetapi juga dapat menjadi instrumen utama dalam revolusi mental,” ungkap Sonny Harry B. Harmadi dan Riant Nugroho dalam bukuPopulation Policy: Praktik dan Tantangan(2020).

Jusuf Kalla pun menganggap duetnya dengan Jokowi akan membawa kemenangan. Namun, Jk sebelumnya mengklaim pernah melarang Jokowi untuk jadi capres. Cerita itu diungkap JK pada 25 Mei 2014.

Larangan yang dimaksud JK terjadi kala Jokowi baru dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta dua bulan. Ia menganggap Jokowi harus membuktikan dirinya di Jakarta dan jangan pikir urusan Pilpres 2014.

Belakangan JK melihat Jokowi sudah pantas jadi capres. Jokowi dianggapnya sudah paham urusan bernegara. Kondisi itu membuatnya kemudian tak berpikir lama kala mendapatkan tawaran mendampingi Jokowi.

"Itu pernyataan 1,5 tahun lalu, saat baru dua bulan dilantik gubernur. Sekarang kan sudah dua tahun, dan sudah terlihat kemampuannya. Namun selama dua tahun, Jokowi mampu menunjukkan kualitasnya menjadi pemimpin, jadi tidak ada salahnya sekarang maju menjadi capres," ujar JK sebagaimana dikutip lamantempo.co, 25 Mei 2014.