Tren Investasi Pindah ke Malaysia, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Minta Bahlil Lobi Korsel dan Jepang

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mengatakan terjadi tren relokasi investasi imbas pandemi COVID-19 ke Malaysia. Karena itu, dia meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk melobi Korea Selatan dan Jepang agar mau meningkatkan investasinya ke Tanah Air. 

Evita mengatakan Korea Selatan dan Jepang saat ini telah menanamkan modalnya di Malaysia dengan nominal yang cukup besar. Menurut dia, seharusnya peluang tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendapatkan lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.

"Jadi ke depan Pak Bahlil harus melakukan yang namanya road show keluar, terutama ke negara Korea Selatan dan Jepang itu lobi-lobi perlu dilakukan agar investasi kita tidak diambil oleh negara lain," katanya dalam rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Investasi, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Juni.

Lebih lanjut, Evita mengatakan anggota dewan mengapresiasi kinerja Kementerian Investasi yang mendapatkan realisasi investasi di atas target yang telah ditetapkan pada tahun ini. Namun, menurut dia, masih ada upaya-upaya yang perlu dievaluasi lagi. Salah satunya adalah evaluasi kerja sama dengan negara-negara besar.

Menurut Evita, pemerintah telah melakukan banyak perjanjian internasional dengan berbagai negara mulai dari benua Amerika, Eropa, Asia dan Afrika. Sedangkan investasi dari negara-negara yang telah bekerja sama secara ekonomi masih belum optimal.

"Kalau dari bacaan kan kita tahu investasi yang masuk terbesar dari Singapura. Nah Singapura ini kan juga menjadi pertanyaannya dari pemerintah yang investasi atau sektor swastanya, kan ini jadi pertanyaan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya menggaet investasi dari luar negeri baik itu negara yang telah menjalin kerja sama ekonomi maupun negara yang belum bekerja sama. Langkah pertama yang akan dilakukan yakni dengan mempermudah perizinan diberikan kepada para pemodal.

Seperti diketahui, permasalahan perizinan selalu terjadi dalam beberapa tahun terakhir sehingga banyak investasi mangkrak. Menurut Bahlil, peluang investasi semakin terbuka lebar ketika Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui dan membuat kepastian berusaha semakin dijamin pemerintah.

"Ini adalah potret dari sebuah sistem birokrasi di negara kita yang dicintai bersama-sama. Pertanyaan berikut apakah ini kita menyalahkan siapa? Saya pikir tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa, tapi mari kita mulai tabir yang baru," jelasnya.

Sekadar informasi, berdasarkan laporan BKPM realisasi investasi triwulan I 2021 sebesar Rp219,7 triliun atau tumbuh 2,3 persen secara kuartalan atau quarter to quarter (qtq) dan 4,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Investasi itu mampu menyerap 311.783 tenaga kerja.

Rinciannya yakni penanaman modal asing Rp111,7 triliun atau tumbuh 0,6 persen qtq dan 14 persen yoy. Sedangkan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp108 triliun tumbuh 4,2 persen qtq dan turun 4 persen yoy.