Selama Pandemi COVID-19, 8.000 Hoaks Beredar di Indonesia
JAKARTA - Juru Bicara Satgas COVID-19 Reisa Broto Asmoro mengemukakan pemerintah telah mengklarifikasi sekitar 8.000 kabar bohong atau hoaks seputar pandemi COVID-19 yang beredar di masyarakat.
"Hari-hari saya melawan hoaks. Ada 8 ribu hoaks yang berkaitan sama COVID-19. Ada yang dibuat sumbernya dengan mencantumkan media kredibel. Sekarang semakin parah niatnya," katanya dalam acara bincang-bincang di Kantor Redaksi Antara, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juni.
Menurut Reisa, seluruh kabar bohong tersebut ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sejak setahun Reisa bertugas sebagai juru bicara pemerintah terkait COVID-19.
Kemkominfo telah memiliki sistem penanggulangan hoaks yang disebut sebagai Hoax Buster sebagai kanal untuk menetralisasi kabar bohong yang beredar di masyarakat.
Seluruh berita bohong yang beredar di masyarakat kemudian di tarik oleh tim verifikasi Kominfo untuk diklarifikasi, apakah termasuk fakta, disinformasi atau kabar yang tidak lengkap.
Baca juga:
- Resmi, Ketua KPK Firli Dkk Dipanggil Komnas HAM soal Polemik Novel: Kami Harap Bersedia Datang
- Polri Tanggapi Permintaan ICW untuk Tarik Firli Bahuri Kembali ke Korps Bhayangkara
- Akan Dipanggil Komnas HAM, Firli Bahuri: Saya Tidak Paham Apa yang Akan Ditanyakan
- Angkut 30 Penumpang, Kapal Cepat SB Ryan Terbalik di Tikungan Sungai Nunukan, 5 Ditemukan Tewas
Pernyataan klarifikasi tersebut kemudian dikumpulkan dalam kanal Hoax Buster yang ada di laman www.covid-19.go.id.
"Bulan kedua saya gabung sebagai Juru Bicara COVID-19, kita sempat melakukan pengarahan untuk membahas kabar bohong. Bebannya berat juga kalau setiap hari hoaks terus, makanya dibuat Hoax Buster," katanya.
Reisa mengatakan Kemkominfo juga menspesifikasi kabar bohong berdasarkan isu yang diangkat, misalnya terkait vaksin, penyakit, kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI).
"Misalnya isu tentang presiden tidak divaksin, jarum suntiknya tidak masuk dan lain-lain. Kita buat semacam link klarifikasi yang bisa memudahkan masyarakat memantau akurasi dari kabar yang beredar," katanya.