Pemilu Perdana di Gaza Sejak Agresi Israel 2023, Tingkat Partisipasi Pemilih Rendah

JAKARTA - Tingkat partisipasi pemilih tercatat rendah dalam pemilihan umum atau pemilu lokal yang diikuti warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Pemilu yang memilih dewan kotamadya ini perdana sejak agresi dilancarkan militer Israel ke Gaza.

Menurut Komisi Pemilihan Pusat yang berbasis di Ramallah dikutip dari Reuters, hampir 1,5 juta orang di Tepi Barat yang diduduki Israel terdaftar sebagai pemilih pemilu ini, diikuti 70.000 orang di wilayah Deir El-Balah di Gaza.

Pada jam-jam awal pemilu yang digelar pada Sabtu 25 April waktu setempat, hanya beberapa pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) di Al-Bireh, Tepi Barat dan Deir Al-Balah, Gaza.

Menjelang pagi beranjak siang, komisi pemilihan mencatat tingkat partisipasi pemilih sangat rendah di angka 15 persen. Kurva pemilih datang ke TPS kemudian meningkat menjadi 24,53 persen pada pukul 1 siang.

“Kami sangat senang dapat menjalankan demokrasi meskipun menghadapi banyak tantangan, baik secara lokal maupun internasional,” kata Presiden Palestina Mahmoud Abbas kepada para jurnalis setelah memberikan suara di salah satu TPS di Al-Bireh, menurut kantor berita Palestina Wafa.

Abbas bersyukur pemilu akhirnya diadakan di seluruh Jalur Gaza.

“Gaza adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara Palestina. Oleh karena itu, kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung di Deir Al-Balah untuk menegaskan persatuan kedua bagian negara ini,” katanya.

Seorang jurnalis AFP melaporkan, berdasarkan pengamatannya sejumlah TPS di Tepi Barat sepi pemilih kemarin, sementara para diplomat asing mengamati proses pemilu tersebut.

Pro Kontra Pemilu Gaza

Di satu sisi, salah satu pemilih bernama Khalid Eid mengungkapkan harapannya pada hasil pemilu ini bisa merubah komposisi anggota dewan.

“Kita tidak bisa mengubah situasi, tetapi kita berharap untuk mengganti orang-orang... orang-orang yang mungkin lebih baik dan membantu mengembangkan komunitas,” kata pria berusia 55 tahun itu.

Namun, pemilihan umum ini juga mengundang kontra. Sejumlah warga Palestina mempertanyakan waktu penyelenggaraan pemilu ini yang dianggap tidak tepat.

Pemerintah Israel diketahui secara terbuka terus memperluas proyek permukiman ilegal Yahudi di wilayah Pelestina di Tepi Barat. Disusul banyaknya kasus serangan pemukim Israel yang korbannya warga Palestina luka-luka bahkan tewas selama beberapa bulan terakhir.

“Yang terpenting adalah keamanan dari para pemukim. Itulah mengapa kami membutuhkan wajah-wajah baru, kaum muda yang bersedia memperjuangkan hak-hak kami,” kata Abed Jabaieh, 68 tahun, mantan Kepasa Desa Ramun.

“Keputusan itu dipaksakan kepada kami, dan karena itu kami terpaksa memilih badan administratif untuk dewan desa,” sambungnya.

“Kami tidak menginginkan pemilihan umum saat ini — bukan dengan adanya perang di Gaza dan serangan pemukim yang terus berlanjut di Tepi Barat,” timpal Ziad Hassan, seorang wirausaha dari Desa Dura Al-Qaraa.

Menurut media AS, sebagian besar pemilih selaras dengan niat gerakan Fatah sekuler-nasionalis yang didirikan Yasir Arafat pada 1950-an. Fatah meski terus diserang Israel mengedepankan diplomasi sejak Perjanjian Oslo tahun 1990-an.

Kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, saingan Fatah yag berkuasa di dewan pemerintahan daerah di Gaza, tidak ikut serta dalam pemilu ini.

Di banyak daerah dalam wilayah Gaza, daftar calon anggota dewan yang didukung Fatah berhadapan dengan calon independen yang didukung oleh faksi-faksi kecil seperti Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) yang beraliran Marxis-Leninis.

Dewan Kotamadya

Akun resmi X Pusat Komunikasi Pemerintah Palestina, @pal_gcc_en, mengungkapkan pemilih yang bisa berpartisipasi dalam pemilu dewan kotamadya ini dapat menyalurkan suaranya di 491 kawasan mencangkut 1.922 TPS.

Pusat komunikasi mengatakan pemilih dapat menentukan suaranya untuk 183 dewan, dengan 321 daftar dan 3.773 calon yang bersaing dalam pemilihan municipal di Tepi Barat dan di Gaza.

Mereka yang dpilih dalam pemilu ini akan menjabat dewan kotamadya atau dewan kota atau pemimpin lokal di kotamdya. Dalam tugas dan pokok fungsinya, dewan kotamadya akan mengawasi sistem air, sanitasi, dan infrastruktur lokal, tetapi tidak membuat undang-undang.

Pemilu dewan kotamadya telah menjadi salah satu mekanisme demokrasi terakhir yang tersisa di bawah Otoritas Palestina sejak pemilihan presiden atau legislatif dibekukan pada tahun 2006.

Uni Eropa menganggap pemilu ini sebagai "langkah penting menuju demokratisasi yang lebih luas dan penguatan pemerintahan lokal ... sejalan dengan proses reformasi yang sedang berlangsung."

Gaza telah hancur lebur akibat serangan militer Israel selama dua tahun. Militer Israel dalam agresinya ke Gaza tidak tedeng aling aling, kehancuran melanda infrastruktur publik, layanan sanitasi, dan sektor kesehatan di Gaza yang kini sedang berjuang untuk diperbaiki.

Berdasarkan data terbaru per April 2026, Kementerian Kesehatan setempat mencatat lebih dari 72.000 orang tewas di Gaza sejak Israel melakukan operasi daratnya Oktober 2023.