ICW Laporkan Firli Bahuri ke Bareskrim soal Dugaan Gratifikasi Penyewaan Helikopter
JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Bareskrim Polri. Pelaporan itu terkait dugaan penerimaan gratifikasi penyewaan helikopter.
"ICW pada hari ini kami menyampaikan informasi dan laporan terkait dengan dugaan kasus penerimaan gratifikasi yang diterima oleh ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan penyewaan helikopter," kata peneliti ICW, Wana Alamsyah kepada wartawan, Kamis, 3 Juni.
Dugaan gratifikasi itu, kata Wana, karena adanya informasi soal biaya sewa helikopter yang berbeda dengan pernyataan Firli.
Saat proses sidang etik di Dewan Pengawas (Dewas), Firli menyebut harga sewa helikopter per jamnya sekitar Rp7 juta. Sehingga untuk 4 jam sewa, tagihan yang harus dibayar sekitar Rp30,8 juta.
"Tapi kemudian kita mendapatkan informasi lain dari penyedia jasa lainnya, bahwa harga sewa per jamnya, yaitu 2.750 USD, atau sekitar Rp39,1 juta rupiah," kata Wana.
"Jika kami total itu ada sebesar Rp172,3 juta yang harusnya dibayar oleh Firli terkait dengan penyewaan helikopter tersebut," sambung dia.
Dengan begitu, menurut ICW ada perbedaan antara pengakuan Firli dengan informasi yang didapat tersebut.
Baca juga:
- Pimpinan KPK Tolak Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan dkk yang Tak Lolos TWK
- Tok! Pemerintah Resmi Batalkan Pelaksanaan Haji 2021
- Polisi Amankan Lima Simpatisan Rizieq Shihab karena Kelilingi dan Foto Pengadilan Jaktim
- Komunitas Road Bike yang Lintasi Jalur Kanan Minta Maaf, Dishub: Semoga Lebih Disiplin
ICW menyebut dalam penyewaan helikopter itu juga diduga ada konflik kepentingan. Di mana, salah satu komisaris PT Air Pasific Utama selaku pemilik jasa penyewaan helikopter itu pernah dipanggil menjadi saksi dalam kasus izin Meikarta yang ditangani KPK.
Atas dasar itu, ICW melaporkan Firli. ICW meminta Polri mengusut ada tidaknya tindak pidana gratifikasi.
"Kami menganggap bahwa dan mengidentifikasi bahwa apa yang telah dilakukan Firli Bahuri, terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi ini telah masuk dalam unsur-unsur pasal 12 B Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001,” kata dia.